Mangupura, balibercerita.com –
Arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran pemerintahan harus diakui berdampak pada pemulihan sektor pariwisata pascapandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan sepinya event MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition), khususnya di kalangan pemerintah yang selama ini cukup banyak mengkatrol sektor akomodasi wisata dan restoran.
Hal ini juga dirasakan oleh Bali yang notabene menjadi backbone pariwisata nasional. Sejumlah hotel dan tempat MICE cukup kesulitan karena paceklik event dan memicu efisiensi di kalangan industri pariwisata. “Ini memang banyak dikeluhkan pelaku pariwisata. Karena itu kami di asosiasi menyarankan agar dilakukan evaluasi kembali oleh pemerintah. Efisiensi jangan sampai membuat semua event MICE pemerintah total menghilang, sebab dampaknya akan sangat berbahaya yaitu PHK,” ungkap Wakil Ketua PHRI Bali, I Gusti Ngurah Rai Surya Wijaya.
Dampak PHK diketahuinya sudah terjadi di sejumlah kota-kota besar lainnya di Indonesia dikarenakan sebagian besar bisnis mereka adalah sektor MICE. Sementara Bali masih tertolong karena faktor leisure (liburan) wisatawan. Dimana kunjungan wisatawan asing ke Bali mencapai 18 ribu perhari, dengan 43 direct flight dari 35 negara.
Ia mengaku bersyukur dan berterimakasih kepada pemerintah pusat yang telah mau mendengarkan aspirasi itu. Atas restu Presiden, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kini memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi industri pariwisata karena kebijakan ini bentuk dukungan pemerintah dalam kembali menggairahkan industri MICE.
Hilangnya MICE secara langsung memang berdampak pada okupansi hotel, khususnya hotel berbintang yang mengalami penurunan sekitar 20-30 persen pada periode Januari-Juni 2025. Hal ini dikarenakan dampak MICE terhadap okupansi dan pemesanan makanan. Ketika seseorang mengikuti mice, biasanya momen ini dimanfaatkan untuk berlibur bersama keluarganya. Hal itu dilakukan setelah mereka meeting dan extend beberapa hari. “Biasanya setelah agenda meeting 3 hari dan selesai, mereka lanjut liburan,” bebernya.
Saat ini program-program MICE yang sebelumnya dibatalkan untuk periode Januari-Juni oleh pemerintah sudah mulai melakukan rebook. Hal ini diyakini akan memberikan dampak multiplier effect yang luar biasa, baik bagi hotel yang akan meningkatkan okupansi, meningkatkan pendapatan dan UMKM juga akan hidup kembali dan sektor lainnya.
General Manager The Nusa Dua, I Made Agus Dwiatmika juga menyambut baik kebijakan Mendagri yang mengizinkan Pemerintah Daerah untuk kembali menggelar rapat di hotel. Hal ini diyakini akan membuat gairah pariwisata akan kembali meningkat, minimal di skup lokal atau regional. “Untuk MICE di nusa Dua khususnya, itu bisa digunakan oleh Pemda untuk yang membutuhkan kapasitas 10 ribu ke atas. Sejauh ini bulan Juni memang belum ada MICE dari pemerintah, masih diisi oleh coorporate dan asosiasi,” terangnya. (BC5)
