balibercerita.com –
Proses lelang jabatan, tepatnya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di Pemkab Tabanan memasuki tahap krusial dengan pengawasan ketat dari Ombudsman RI Perwakilan Bali. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan transparan dan akuntabel.
Tahap presentasi makalah dan wawancara yang dimulai, Selasa (7/4), digelar di Graha Yadnya Jayaning Singasana. Kehadiran Ombudsman secara langsung dalam proses seleksi menjadi bentuk penguatan kontrol terhadap potensi maladministrasi serta menjamin orientasi seleksi tetap pada kepentingan publik.
Seleksi dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni Selasa (7/4) dan Kamis (9/4), dengan masing-masing diikuti 10 peserta. Sebelumnya, para peserta telah melalui tahap penulisan makalah sebagai bagian dari penilaian awal.
Ketua panitia seleksi, I Gede Susila mengatakan bahwa tahapan ini merupakan pendalaman terhadap gagasan peserta. “Hari ini dilakukan penilaian makalah sekaligus wawancara untuk penajaman substansi yang disusun peserta,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, setiap peserta mendapatkan waktu 30 menit yang terdiri dari 10 menit pemaparan dan 20 menit pendalaman oleh tim penguji. Tim seleksi melibatkan unsur pemerintah dan akademisi, termasuk perwakilan BKPSDM Provinsi Bali, akademisi Universitas Udayana, serta Kepala Brida Tabanan.
Seluruh hasil penilaian akan diakumulasi dari berbagai komponen, mulai dari kompetensi, asesmen, makalah, hingga wawancara. Ombudsman memastikan setiap tahapan tersebut dilakukan sesuai prinsip merit system untuk menghasilkan pejabat yang profesional.
Pengumuman hasil seleksi direncanakan pada 9 April, namun masih bergantung pada hasil asesmen tingkat provinsi. “Jika penilaian asesmen mundur, maka pengumuman juga akan menyesuaikan,” jelas Susila.
Salah satu peserta yang mengikuti seleksi adalah Wendhy Wijayanto dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia mengikuti seleksi untuk posisi Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja di Tabanan.
Ia mengaku tertarik berkontribusi di daerah karena melihat potensi besar yang dimiliki Tabanan, khususnya di sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata berbasis alam. “Tidak harus selalu di pusat, daerah juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan,” ujarnya.
Dalam gagasannya, Wendhy menekankan penguatan koperasi desa melalui integrasi program pusat dan daerah. Menurutnya, optimalisasi koperasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. “Jumlah koperasi di Tabanan cukup banyak, tetapi belum optimal. Perlu inovasi agar bisa hidup dan mendukung ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (BC13)
