Brunei Darussalam, balibercerita.com –
Inisiatif “Desa Binaan Imigrasi” yang dikembangkan Indonesia menjadi pusat perhatian dalam forum keimigrasian tertinggi ASEAN, The 28th DGICM (Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs), yang digelar Selasa (12/8), di Rizqun International Hotel, Brunei Darussalam.
Program yang awalnya dijalankan sebagai upaya edukatif di daerah rawan perdagangan orang ini dinilai sebagai pendekatan baru dalam mencegah penyelundupan manusia tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pemberdayaan masyarakat akar rumput.
Dalam forum intelijen keimigrasian yang menjadi bagian dari pertemuan tersebut, delegasi Indonesia yang dipimpin Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, memaparkan bagaimana Desa Binaan telah berhasil meningkatkan kesadaran warga tentang modus operandi jaringan penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Dengan pendekatan partisipatif dan dukungan teknologi, masyarakat setempat dilibatkan sebagai garda terdepan dalam sistem peringatan dini (early warning system). “Program ini tidak hanya memberi pemahaman hukum kepada warga, tapi juga membekali mereka dengan akses pelatihan dan informasi, sehingga potensi eksploitasi bisa ditekan sejak awal,” ujar Yuldi.
Respon positif datang dari berbagai negara peserta, yang melihat model ini sebagai solusi berkelanjutan dan replikatif. Sejumlah negara anggota ASEAN bahkan menyatakan ketertarikannya untuk mempelajari lebih lanjut konsep Desa Binaan dan menjajaki kemungkinan adopsi pendekatan serupa di wilayah mereka masing-masing.
Selain mempresentasikan inovasi tersebut, Indonesia juga mengusulkan penguatan kerja sama kawasan dalam bentuk perjanjian lintas batas, operasi maritim bersama, serta integrasi teknologi canggih seperti autogate dan AI untuk meningkatkan pengawasan di titik-titik masuk. “Keamanan kawasan bukan hanya soal memperkuat perbatasan, tapi juga tentang bagaimana kita memberdayakan masyarakat agar tidak menjadi korban,” tegas Yuldi.
DGICM 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan lintas negara membutuhkan kolaborasi multi-level dari desa hingga lintas negara. (BC5)
