Mangupura, balibercerita.com –
Bupati Badung Nyoman Giri Prasta meminta kepada siapapun yang terpilih dalam pemilihan perbekel (pilkel) serentak di Kabupaten Badung pada 22 Mei 2022, wajib menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung untuk menyelaraskan program pemerintah.
“Semuanya bermuara demi kepentingan masyarakat Kabupaten Badung, karena ketika berbicara masalah PPNSB yaitu Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, semesta itu menyeluruh berencana itu terpola, maka konsep pikiran kita adalah hulu tengah dan hilir. Apapun yang ada di hulu, apapun yang ada di tengah, hilirnya adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Badung yang kita cintai,” ujar Bupati Giri Prasta saat menghadiri acara Deklarasi Aman, Damai, dan Sehat dalam Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Badung Tahun 2022, di ruang Kertha Gosana Puspem Badung, Jumat (13/5).
Bupati Giri Prasta menyampaikan, Pemkab Badung mengundang seluruh calon perbekel yang berjumlah 23 orang untuk menandatangani Deklarasi Aman, Damai, dan Sehat dalam Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Badung Tahun 2022. Penandatanganan dilaksanakan secara bersama-sama yang disaksikan oleh bupati, Ketua DPRD Kabupaten Badung, Kapolresta Denpasar, Kapolres Badung, Dandim Badung dan Kejari Badung. Hal ini merupakan upaya membangun komitmen bersama untuk mewujudkan demokrasi yang baik, aman, damai dan sehat.
“Ketika nanti siapapun yang terpilih menjabat sebagai perbekel ada dua hal yang harus dipertimbangkan dengan baik, yaitu priority dan urgensi. Semua hal yang berkaitan dengan pemerintah desa adalah prioritas tetapi ada yang lebih urgensi. Yang saya maksud dengan priority dan urgensi di desa adalah pertama, semua desa wajib memiliki TPS 3R untuk menyelesaikan permasalahan sampah pada sumber dan yang kedua, semua desa wajib menjadi desa digital,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Komang Budhi Argawa melaporkan penyelenggaraan acara ini dimaksudkan agar membangun komitmen bersama untuk mewujudkan kampanye aman, damai, dan sehat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari arah dan kebijakan pemerintah untuk mengembalikan kondisi pariwisata Bali akibat dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. (BC13)
