balibercerita.com –
Pengelola DTW Pantai Kuta, I Nyoman Arya Arimbawa angkat bicara terkait kondisi abrasi di Pantai Kuta kembali viral menjadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa perhatian publik justru menjadi dorongan untuk mempercepat pembenahan kawasan, khususnya dalam mengatasi abrasi.
Ia menjelaskan, penanganan abrasi sebenarnya telah dilakukan secara rutin oleh Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas PUPR, serta diperkuat melalui program Bali Beach Conservation Project (BBCP) Phase II oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida. Namun, faktor alam berupa gelombang pasang masih menjadi tantangan utama yang menyebabkan abrasi kembali terjadi di sejumlah titik.
Salah satu titik yang sempat menjadi sorotan berada di depan kawasan Hard Rock. Meski sebelumnya telah ditangani, area tersebut kembali terdampak hantaman gelombang pasang hingga merusak pedestrian. Kondisi serupa juga terjadi di sekitar kawasan Beachwalk.
Upaya penanganan pun terus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Kehadiran alat berat di lokasi menjadi bagian dari percepatan perbaikan infrastruktur pesisir. Sosialisasi terus dilakukan bersama Desa Adat Kuta kepada pedagang dan pelaku usaha di sekitar pantai. “Kami terus mengimbau pedagang untuk bersabar karena penanganan masih berjalan,” imbuhnya.
Sementara itu, Bendesa Adat Kuta, I Komang Alit Ardana menegaskan, penataan kawasan Pantai Kuta terus dilakukan secara bertahap. Selain penanganan abrasi, pembenahan juga menyasar penataan aktivitas pedagang.
Ia mengakui, beberapa titik mengalami abrasi cukup serius, dengan kondisi terparah berada di depan Hotel Mercure yang mencapai sekitar 10 meter. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Badung telah menyiapkan langkah lanjutan, seperti pengisian pasir (sand nourishment) untuk menahan abrasi.
Selain itu, pembangunan tambahan breakwater atau pemecah gelombang juga masih terus diupayakan. Bahkan, BWS Bali-Penida telah melakukan peninjauan lokasi sebagai bagian dari perencanaan. “Breakwater tambahan tetap diupayakan, dan sudah ditinjau oleh BWS,” jelasnya.
Penataan fisik kawasan juga terus berjalan melalui perbaikan pedestrian oleh Dinas PUPR Badung. Di sisi lain, penataan pedagang akan diperkuat melalui sosialisasi lanjutan, termasuk rencana penerapan tanda pengenal (nametag) bagi pedagang resmi. “Sosialisasi akan kami lakukan kembali, termasuk pemberian tanda pengenal bagi pedagang resmi,” tegasnya. (BC5)
