balibercerita.com –
Dua warga negara asing (WNA) masing-masing asal Ukraina dan Rusia harus berurusan dengan imigrasi setelah aktivitas pekerjaan mereka terbukti tidak sesuai dengan izin tinggal. Seorang bekerja sebagai penata rambut di salon lokal, sedangkan rekannya merangkap sebagai penata rambut dan disc jockey (DJ) lepas di sejumlah tempat hiburan.
Pelanggaran keduanya terungkap setelah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali menindaklanjuti laporan masyarakat. Pengawasan dilakukan bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Bali di sebuah salon kawasan Tibubeneng, Kabupaten Badung.
Dua WNA tersebut masing-masing berinisial TR (28), perempuan asal Ukraina, dan IB (30), laki-laki asal Rusia. Hasil pemeriksaan menunjukkan, TR yang mengantongi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker justru bekerja sebagai hair stylist atau penata rambut di salon tersebut.
Padahal, TR tercatat sebagai independent beauty partner pada sebuah perusahaan kosmetik di luar negeri. Izin Remote Worker yang dimilikinya diperuntukkan pekerjaan jarak jauh untuk perusahaan di luar negeri, bukan bekerja secara langsung pada usaha lokal di Indonesia.
Sementara itu, IB yang memegang ITAS Employment juga kedapatan tidak menjalankan pekerjaan maupun tanggung jawab pada perusahaan yang menjadi penjaminnya. Pria asal Rusia tersebut justru bekerja sebagai DJ lepas di sejumlah tempat hiburan di Bali. Bahkan, selama kurang lebih tiga bulan, ia turut bekerja sebagai penata rambut di salon yang sama dengan TR.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani menegaskan bahwa setiap orang asing wajib menjalankan aktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Penyalahgunaan izin tidak akan ditoleransi, meskipun dokumen keimigrasian yang bersangkutan masih berlaku.
“Setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan keimigrasian, termasuk menjalankan aktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Kami tidak akan menoleransi penyalahgunaan izin tinggal untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum,” tegas Ramdhani.
Atas pelanggaran tersebut, keduanya dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berdasarkan pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. TR dan IB telah dideportasi melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 10 November 2026. Keduanya juga diusulkan masuk daftar penangkalan selama lima tahun.
Ramdhani mengatakan, pengawasan terhadap aktivitas WNA menjadi bagian penting untuk menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat. Terlebih, Bali tetap terbuka bagi wisatawan, investor, maupun tenaga profesional asing yang ingin berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
Namun, keterbukaan tersebut harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap hukum.
Oleh kkarena itu, Imigrasi Bali terus memperkuat pengawasan melalui operasi lapangan, koordinasi lintas instansi, serta tindak lanjut atas laporan masyarakat. “Bali terbuka bagi wisatawan, investor, dan tenaga profesional asing yang mematuhi aturan. Namun, keterbukaan tersebut harus diiringi dengan kepatuhan terhadap hukum. Kami ingin memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang aman, tertib, dan berkualitas,” ujarnya. (BC5)
