BNPB Tetapkan Delapan Langkah Percepatan Penanganan Gempa NTT 

balibercerita.com – 

Penanganan darurat pascagempa bumi Magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dipercepat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto menetapkan delapan langkah strategis untuk memastikan evakuasi, pencarian korban, distribusi logistik hingga pemulihan layanan dasar berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. 

Delapan langkah tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8).

Langkah pertama adalah mendorong enam kabupaten yang terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, serta Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status darurat. Menurut Suharyanto, kepastian status kedaruratan menjadi penting agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta kementerian/lembaga lainnya dapat memberikan dukungan anggaran dan bantuan teknis secara maksimal. 

“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegasnya.

Langkah kedua, pemerintah daerah diminta segera membentuk pos satuan tugas (satgas) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Unsur TNI-Polri akan dioptimalkan untuk memperkuat komando lapangan sehingga evakuasi, penataan pengungsi dan distribusi bantuan dapat berjalan dalam satu koordinasi. 

“Pak Bupati boleh menunjuk komandan satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk posko provinsi,” instruksinya.

Langkah ketiga berupa pembentukan posko utama pendampingan nasional di Labuan Bajo dan posko taktis di Maumere. Dua titik tersebut disiapkan untuk mempercepat jangkauan bantuan ke wilayah Flores bagian barat maupun timur. “Karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana,” ujar Suharyanto.

Untuk memperkuat pasokan bantuan, langkah keempat adalah mengoperasikan posko logistik nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Posko ini menjadi titik penerimaan bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta maupun masyarakat sebelum dikirim ke wilayah terdampak melalui jalur udara. 

“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui posko nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” jelasnya.

Sementara itu, keselamatan warga menjadi fokus kelima. Suharyanto meminta Basarnas memimpin langsung operasi pencarian dan pertolongan (SAR), dengan dukungan TNI, Polri dan relawan. Penyisiran reruntuhan akan terus dilakukan hingga dipastikan tidak ada lagi korban yang terjebak maupun hilang.

Pada langkah keenam, BNPB menargetkan layanan dasar seperti listrik, air bersih, BBM dan komunikasi dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari. Pendataan kerusakan rumah juga diminta dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat berakhir. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan pembangunan hunian sementara (huntara) maupun perbaikan rumah warga. 

“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan,” katanya.

Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses, langkah ketujuh adalah mengerahkan alat utama sistem senjata (alutsista) lintas lembaga, termasuk helikopter dan kapal laut milik TNI, Basarnas dan BNPB. Armada tersebut akan difokuskan untuk mengirimkan bantuan ke wilayah terisolasi, mulai dari bahan pangan, selimut hingga tenda pengungsian. 

“Dari TNI ada empat helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” ungkap Suharyanto.

Langkah kedelapan sekaligus penutup adalah pengoperasian media center resmi yang akan menyampaikan perkembangan penanganan bencana setiap sore pukul 17.00 Wita. Media center diharapkan menjadi sumber informasi resmi mengenai perkembangan situasi di lapangan sekaligus mengurangi simpang siur informasi dan disinformasi yang beredar di tengah masyarakat. (BC5)