balibercerita.com –
DPRD Badung telah mendengarkan langsung Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna, Kamis (13/8). Dari pembahasan yang dilakukan, APBD Perubahan 2026 dirancang dengan nilai Rp13 trilun. Dari peningkatan anggaran, yang cukup signifikan yakni di sektor infrastruktur hampir 60 persen.
Hal ini pun diapresiasi oleh jajaran DPRD Badung lantaran dinilai dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti didampingi para wakil ketua, Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, I Made Wijaya, dan I Made Sunarta.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk memperkuat fasilitas pendukung pariwisata. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan.
Menurutnya, porsi anggaran infrastruktur sebelumnya dalam KUA-PPAS APBD induk 2027 berada di angka sekitar 55 persen. Sementara, dalam pembahasan perubahan APBD 2026, persentasenya justru meningkat hingga 59,80 persen.
“Ini artinya bahwa komitmen Bapak Bupati untuk apa, untuk melengkapi fasilitas terutama yang berhubungan dengan pariwisata yaitu infrastruktur jalan. Nah, kita kita hormati, kita hargai, dan kita dukung tentunya hal hal tersebut,” ujar Anom Gumanti.
Meski mendukung peningkatan belanja infrastruktur, pihaknya mengingatkan pemerintah daerah agar tetap berhati-hati dalam mengelola keuangan. Hal tersebut dinilai penting mengingat Pemkab Badung juga memiliki kewajiban pinjaman yang harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan kapasitas pembayaran daerah.
“Kami tetap artinya memberikan saran kepada Bapak Bupati agar selalu tetap di dalam pengelolaan keuangan daerah ini betul-betul memperhatikan prinsip kehati-hatian. Karena seperti kita ketahui bahwa Badung ini kan juga punya pinjaman,” ungkapnya.
Meski demikian, Anom Gumanti menerangkan, kondisi pendapatan Badung saat ini masih menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung yang dipantau setiap triwulan, pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pariwisata melalui pajak hotel dan restoran (PHR) terus mengalami peningkatan. “Mudah-mudahan kondisi ini bisa terpelihara sampai nanti di 2026,” paparnya.
Terkait adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, politisi PDIP asal Kuta ini meminta kondisi tersebut tidak disikapi secara pesimistis. Menurutnya, besaran transfer merupakan kewenangan pemerintah pusat dan tentunya telah melalui berbagai pertimbangan.
“Ya, apapun itu kita bersyukur di Badung ini di samping memiliki memang kemampuan secara mandiri juga ada sokongan pemerintah pusat. Ini kan berkah buat kita semua. Nah, masalah nilai kan itu kembali lagi kewenangan pemda pusat,” jelasnya. (adv)
.){kind=link}