balibercerita.com –
Aktivitas mencurigakan puluhan warga negara asing (WNA) di sebuah lokasi di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, akhirnya terbongkar. Sebanyak 28 WNA dari tiga negara diamankan dalam operasi gabungan Imigrasi dan Polda Bali pada Kamis (5/11). Mereka diduga terlibat dalam kegiatan investasi fiktif sekaligus penyalahgunaan izin tinggal.
Operasi yang melibatkan Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, dan Direktorat Reserse Siber Polda Bali tersebut berawal dari informasi intelijen yang mengidentifikasi sebuah lokasi yang diduga menjadi markas kegiatan ilegal. Dari 28 WNA yang diamankan, sebanyak 24 orang merupakan warga negara Kamerun, tiga orang warga negara Turkmenistan, dan satu orang warga negara Georgia. Hasil pemeriksaan mengungkap, aktivitas mereka diduga dijalankan secara terorganisasi dengan pembagian peran yang jelas.
Seorang WN Georgia bertindak sebagai manajer, 24 WN Kamerun menjadi operator dan admin, sedangkan tiga WN Turkmenistan bertugas sebagai petugas keamanan. Dari pemeriksaan data keimigrasian, sebagian besar WNA tersebut diketahui menggunakan izin tinggal kunjungan multiple-entry indeks D12.
Sementara itu, tiga orang lainnya diketahui memiliki izin tinggal yang sudah tidak aktif. Dugaan penyalahgunaan izin tinggal serta pemberian keterangan tidak benar dalam proses pengajuan visa atau izin tinggal menjadi dasar imigrasi untuk mengambil tindakan administratif terhadap seluruh WNA tersebut.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal maupun melakukan pekerjaan secara ilegal di Indonesia. “Kami telah melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap 28 orang asing tersebut. Tentunya tidak akan kami biarkan warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal ataupun bekerja secara ilegal di Indonesia. Kami akan proses sesuai ketentuan,” tegasnya.
Saat ini, seluruh WNA tersebut ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Ngurah Rai sembari menunggu proses pendeportasian. Terhadap 28 orang itu akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing akan terus diperkuat, terutama di kawasan pariwisata Bali. Penegakan hukum keimigrasian dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan sekaligus kualitas pariwisata Pulau Dewata.
“Kami mendukung penuh pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, tidak ada ruang bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal, melanggar hukum, atau melakukan aktivitas yang dapat merusak citra pariwisata Bali,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Bali atas dukungan informasi dan kolaborasi di lapangan. Sinergi lintas instansi tersebut diharapkan semakin memperkuat pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi dan semangat Imigrasi untuk Rakyat. (BC5)
 di sebuah lokasi di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, akhirnya terbongkar.){kind=link}