balibercerita.com –
Pascapembongkaran bangunan pariwisata ilegal, pengunjung Pantai Bingin kini kesulitan mengakses fasilitas dasar seperti toilet dan listrik. Selama ini, sebagian wisatawan meminjam fasilitas toilet pada bangunan-bangunan yang berdiri di tebing. Namun setelah seluruh struktur ilegal diratakan, kebutuhan sanitasi mendesak tak lagi terpenuhi dan dikeluhkan wisatawan maupun pelaku usaha.
Ketua BPD Desa Pecatu, Nyoman Watra tidak menampik bahwa fasilitas dasar di Pantai Bingin kini sangat terbatas. Kondisi ini menjadi dampak paling dirasakan sejak pembongkaran dilakukan. “Fasilitas toilet umum dan listrik memang sangat minim dan menyulitkan. Ini menjadi keluhan paling mendesak pascapembongkaran,” ujarnya belum lama ini.
Selain fasilitas sanitasi, Watra menegaskan bahwa penanganan material bongkaran juga harus segera dilakukan. Material yang jatuh ke pasir dan laut tidak hanya mengganggu aktivitas wisata, tetapi juga membahayakan pengunjung.
“Yang paling mendesak saat ini adalah material bongkaran yang jatuh ke pasir dan laut. Selain itu, warga dan turis membutuhkan akses sementara menuju pantai,” tambahnya.
Hingga kini, meski menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan, Pantai Bingin masih kekurangan toilet umum, listrik memadai, dan jalur aman menuju pantai. Keterbatasan ini memperburuk pengalaman wisatawan sekaligus menyulitkan kegiatan pelaku usaha setempat.
Warga berharap pemerintah segera merealisasikan fasilitas dasar tersebut seiring rencana penataan besar kawasan Bingin. Bupati Badung sebelumnya memastikan bahwa penataan Pantai Bingin kembali dianggarkan pada 2026 dengan nilai mencapai Rp20 miliar. Proses perencanaan juga disebut akan melibatkan komunitas lokal, pemilik warung, Persatuan Warung Bingin, hingga Bingin Board Riders agar desain penataan tetap sesuai kebutuhan dan karakter kawasan.
Sebelumnya, Bendesa Adat Pecatu, I Made Sumerta menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak rencana penetapan Bingin sebagai daya tarik wisata (DTW). Namun ia menekankan bahwa akses menuju pantai harus menjadi prioritas utama setelah pembongkaran.
“Hal paling mendesak adalah akses turun ke Pantai Bingin. Tanpa itu, penataan tidak akan sempurna,” katanya.
Desa Adat Pecatu telah mengusulkan sejumlah elemen penting untuk masuk dalam masterplan penataan, seperti pembangunan sunset point, ruang pertunjukan seni, jadwal atraksi budaya, perlindungan bangsal nelayan, skema retribusi yang melibatkan desa adat, hingga pengembangan sport tourism seperti surfing yang telah menjadi identitas Bingin.
Sumerta menegaskan bahwa standar DTW harus disiapkan secara matang agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat adat. “Kami hanya berharap masukan ini dikaji dan diakomodasi,” ujarnya. (BC5)
