balibercerita.com –
Pesatnya perkembangan pariwisata di kawasan Kuta Selatan, membawa dampak terhadap semakin tingginya nilai tanah. Namun, lonjakan nilai jual objek pajak (NJOP) yang terjadi setiap tahun mulai menjadi persoalan bagi masyarakat lokal.
Jika tidak dievaluasi, kenaikan tersebut dikhawatirkan membuat warga asli semakin sulit memiliki tanah, bahkan terancam terpinggirkan di daerah kelahirannya sendiri. Kondisi ini mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Badung, Made Wijaya. Ia meminta Pemkab Badung mengevaluasi penetapan NJOP, khususnya di wilayah Kuta Selatan, sebelum merumuskan kebijakan untuk tahun 2027.
Menurutnya, kenaikan nilai tanah harus mempertimbangkan kondisi riil dan karakteristik masing-masing kawasan agar tidak membebani masyarakat. “Saya berharap Pemerintah Kabupaten Badung, terutama pimpinan tertinggi daerah, bisa mendengar aspirasi masyarakat, khususnya di Kuta Selatan. Untuk penetapan NJOP tahun 2027, harapan saya kenaikannya tidak terlalu signifikan,” ujarnya, Minggu (8/11).
Pria yang akrab disapa Yonda ini mengungkapkan, persoalan tersebut menjadi perhatiannya setelah melihat perkembangan transaksi jual beli lahan di Kuta Selatan. Selain berkecimpung di bidang properti, ia mengaku cukup sering berinteraksi dengan notaris dan mendengar langsung keluhan masyarakat terkait nilai tanah dan beban pajak dalam transaksi.
Menurutnya, pemetaan NJOP perlu dikaji lebih cermat karena perkembangan setiap kawasan tidak selalu sama. Kawasan strategis yang mengalami pertumbuhan pesat tentu memiliki karakteristik berbeda dengan kawasan permukiman maupun wilayah yang perkembangannya masih tertinggal.
Ia juga menyoroti proses perumusan NJOP yang selama ini belum memberikan ruang keterlibatan DPRD untuk menyampaikan masukan terkait pemetaan zonasi. Padahal, masukan dari berbagai pihak, termasuk wakil rakyat yang bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat, diperlukan agar penetapan nilai lebih proporsional.
“Nilai pemetaan NJOP ini perlu dikaji kembali pada 2027. Kalau memang ada kawasan yang perkembangannya pesat dan perlu dinaikkan, silakan dikaji. Namun, jangan sampai kawasan yang berada di pojok atau masih tertinggal disamakan nilai NJOP-nya dengan kawasan strategis,” tegasnya.
Yonda mencontohkan, lonjakan nilai tanah yang sebelumnya berada di kisaran Rp17 juta, kemudian meningkat menjadi Rp50 juta, Rp80 juta, Rp150 juta, Rp190 juta, Rp250 juta, hingga kini mencapai Rp300 juta. Bahkan, di kawasan Tanjung Benoa, NJOP disebut telah mencapai Rp375 juta, sedangkan transaksi riil jual beli tanah berada di kisaran Rp200 juta hingga Rp250 juta.
Menurutnya, data transaksi riil semestinya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan NJOP. Karena itu, pemerintah perlu melibatkan notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) untuk memberikan masukan. Mereka dinilai memiliki pemahaman langsung mengenai perkembangan harga serta kondisi transaksi lahan di lapangan.
Ia mengingatkan, kenaikan NJOP yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat dapat mempersempit kesempatan warga lokal untuk memiliki tanah. Terlebih, kenaikan upah minimum tidak selalu sejalan dengan lonjakan harga lahan di kawasan pariwisata.
“Kalau melihat kenaikan UMK dengan kenaikan nilai lahan, tentu tidak sebanding. Bagaimana masyarakat yang tidak memiliki warisan, memiliki pekerjaan, dan ingin mempunyai hunian sendiri? Kalau harga tanah terus meningkat, mereka akan semakin sulit membeli lahan di Kuta Selatan,” katanya.
Yonda khawatir, apabila persoalan ini tidak segera mendapat perhatian, masyarakat asli Kuta Selatan semakin kehilangan kesempatan untuk memiliki hunian di daerahnya sendiri. Sementara itu, kepemilikan lahan berpotensi semakin bergeser kepada kelompok pemodal yang memiliki kemampuan finansial lebih besar.
Karena itu, ia mendorong Pemkab Badung menyiapkan kebijakan khusus berupa stimulus atau keringanan pajak bagi masyarakat Badung, terutama warga Kuta Selatan yang melakukan transaksi jual beli tanah. Sebab, selain harus menghadapi kenaikan nilai lahan, masyarakat juga dibebani pajak penjual sebesar 5 persen dan pajak pembeli sebesar 2,5 persen.
“Saatnya masyarakat kita dibantu. Jangan sampai karena kenaikan NJOP yang tidak sesuai dengan kondisi lahan, masyarakat justru semakin sulit memiliki hunian di tanah kelahirannya sendiri,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah membuka ruang komunikasi sebelum penetapan NJOP berikutnya dilakukan. Aspirasi masyarakat perlu diserap, termasuk melalui notaris dan PPAT yang mengetahui langsung perkembangan transaksi serta persoalan yang dihadapi warga.
Yonda menegaskan, evaluasi bukan berarti menolak kenaikan NJOP. Penyesuaian tetap dapat dilakukan, tetapi harus berdasarkan perkembangan masing-masing kawasan. Ruas strategis yang mengalami pertumbuhan pesat dapat menjadi pertimbangan tersendiri, sedangkan kawasan permukiman perlu dinilai sesuai kondisi riil.
“Kalau memang ingin menaikkan, lihat kawasan mana yang memang perlu dinaikkan. Jangan dipukul rata. Saya menyampaikan ini sejak 2026 sebagai masukan untuk penyusunan kebijakan 2027. Jangan sampai target pemerintah justru membuat masyarakat kita menjadi korban,” pungkasnya. (BC5)
 di Kuta Selatan yang terjadi setiap tahun mulai menjadi persoalan bagi masyarakat lokal.){kind=link}