balibercerita.com –
Tantangan pengelolaan sampah di kawasan pariwisata Kuta dinilai tidak lagi bisa ditangani dengan pendekatan konvensional. Kompleksitas sumber sampah di destinasi kosmopolitan tersebut menuntut strategi baru yang lebih terarah, menyasar kelompok nonlokal hingga pelaku usaha pariwisata.
Anggota DPRD Badung, Wayan Puspa Negara menyoroti bahwa selama ini upaya pengelolaan sampah cenderung bertumpu pada masyarakat lokal. Padahal, kontribusi terbesar justru datang dari populasi nonlokal yang jumlahnya jauh lebih besar, termasuk penghuni kos-kosan, pelaku usaha, hingga wisatawan.
Ia mengungkapkan, tingkat kesadaran warga lokal sebenarnya sudah sangat tinggi. Prajuru desa adat, tokoh masyarakat, hingga warga disebut telah aktif memilah sampah. “Sekitar 99 persen warga lokal sudah sregep memilah sampah. Masalahnya, Kuta ini destinasi kosmopolitan dengan populasi yang hiper heterogen. Warga lokal sudah taat, tapi pihak lain yang jumlahnya jauh lebih banyak, termasuk pendatang dan WNA, belum mendapat penyadaran yang cukup,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sumber sampah di kawasan pariwisata sangat kompleks dan berasal dari berbagai sektor. Mulai dari penghuni kos-kosan, kos elit, pelaku UMKM, usaha menengah, pengelola dan penghuni strata title, timeshare, kondotel, vila, townhouse, hingga horeka menengah ke bawah. Belum lagi sektor jasa seperti spa, galeri, barber, tattoo, tourist information, shop, art shop, money changer, laundry, hingga sektor informal seperti pedagang keliling.
Selain itu, tingginya jumlah wisatawan juga menjadi faktor utama. “Wisatawan domestik bisa mencapai sekitar 850 ribu per hari dan wisatawan asing sekitar 700 ribu per hari. Ditambah lagi sampah dari pantai dan sungai, ini membuat persoalan semakin kompleks,” imbuhnya.
Melihat kondisi tersebut, Puspa Negara mendorong pemerintah untuk segera mengubah pendekatan dengan menyasar langsung sektor-sektor penyumbang sampah terbesar. “Pemerintah harus segera menyasar Horeca hingga kos-kosan. Ini tidak bisa lagi biasa-biasa saja,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan teknologi, infrastruktur pengelolaan sampah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), termasuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. “Ini perlu langkah extraordinary, cerdas, spesifik, fokus, dan sistemik. Badung punya anggaran yang cukup. Jika ada good will dan political will, persoalan sampah pasti bisa dituntaskan dengan cepat,” pungkasnya. (BC5)
