DPRD Badung Dorong Penyusunan Perda Insentif Bankamda untuk Pengamanan Wisata

balibercerita.com –
Rencana Pemkab Badung memberikan insentif bagi bantuan keamanan desa adat (bankamda) yang turut membantu pengawasan di kawasan pariwisata mendapat dukungan dari DPRD Badung. Namun, skema pemberian insentif tersebut dinilai perlu memiliki dasar hukum agar pelaksanaannya lebih jelas dan terarah.

Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Wijaya, mendorong agar kebijakan tersebut terlebih dahulu dituangkan dalam regulasi daerah. Ia bahkan mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas rancangan peraturan daerah (ranperda) mengenai pemberian insentif kepada bankamda.

Menurut Wijaya, penyusunan regulasi tersebut juga perlu melibatkan Majelis Desa Adat (MDA), mengingat bankamda berkaitan dengan unsur keamanan berbasis desa adat di Bali. “Kita buatkan perda-nya bersama pemerintah, dan sebelumnya konsultasikan dengan Majelis Desa Adat (MDA). Karena kita bicara di Bali,” ujarnya, Senin (21/9).

Politisi yang akrab disapa Yonda ini menilai, pemberian insentif merupakan bentuk perhatian kepada petugas yang turut membantu pemerintah dalam menjaga keamanan wilayah. Untuk tahap awal, penerapannya dinilai dapat difokuskan pada kawasan pariwisata yang memiliki aktivitas wisata cukup tinggi.

“Kalau bisa kan di daerah-daerah wisata dulu kita buat konsepnya. Kalau semuanya, saya rasa akan panjang, ya. Fungsinya kan berbeda,” ucapnya.

Yonda menekankan bahwa besaran insentif bukan menjadi persoalan utama. Menurutnya, yang lebih penting adalah adanya bentuk penghargaan dan dukungan terhadap unsur keamanan yang selama ini ikut menjaga wilayah, baik pecalang, linmas maupun bankamda.

“Pemerintah membuat regulasi mengatur bagaimana insentif yang cocok untuk diberikan, itu saja. Walaupun tidak banyak, yang penting ada sentuhan,” paparnya.

Politisi Partai Gerindra tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan pengamanan di kawasan pariwisata. Ia menyebut persoalan kriminalitas perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap citra daerah sebagai destinasi wisata.

Menurutnya, pelaku tindak kriminal tidak selalu berasal dari luar daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian tersendiri karena apabila dilakukan oleh masyarakat lokal, dampaknya juga dapat merugikan citra pariwisata Bali. (BC9)