Mangupura, balibercerita.com –
Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja bersama tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Badung, Senin (28/4). Rapat yang membahas evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2024 ini menghadirkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora), serta Dinas Kebudayaan (Disbud).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV I Made Suwardana didampingi anggota yakni Putu Parwata, I Nyoman Dirga Yusa, Made Sudana, dan Ni Luh Sekarini. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Raka Setiawati, Kadisdikpora I Gusti Made Dwipayana, dan Kadisbud I Gede Eka Sudarwitha.
Dalam pertemuan tersebut, Suwardana menekankan pentingnya keselarasan antara program OPD dan visi-misi bupati-wakil bupati. Ia mengingatkan agar tidak ada OPD yang jalan sendiri dalam menyusun kebijakan.
“Program OPD harus linear dengan janji politik kepala daerah. Jangan jalan sendiri, harus sinergi dan terukur,” tegas Suwardana.
Hal senada disampaikan oleh Putu Parwata. Ia menilai, Diskes, Disdikpora, dan Disbud merupakan OPD vital yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
“Kesehatan dan pendidikan adalah kebutuhan utama warga. Kita evaluasi secara menyeluruh apa yang belum optimal dan dorong penyelesaiannya,” ujar Parwata.
Terkait sektor kesehatan, ia secara khusus meminta agar RS Suwiti dan RS Giri Asih segera difungsikan. “Kami ingin tahu hambatannya. Jangan sampai rumah sakit sudah dibangun tapi belum bisa digunakan,” tandasnya.
Anggota Komisi IV lainnya, I Nyoman Dirga Yusa, menyoroti proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang kini berganti nama jadi sistem penerimaan murid baru (SPMB). Proses ini kerap menuai keluhan. Ia meminta, transparansi dan pemanfaatan sistem digital agar tidak lagi terjadi praktik titip-menitip siswa.
“PPDB harus disiapkan matang. Manfaatkan sistem digital. Jangan sampai orangtua harus cari beking ke DPR,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Raka Setiawati menyampaikan bahwa kendala utama dua rumah sakit belum beroperasi adalah karena belum terbentuknya struktur organisasi dan kekurangan SDM. Ia berharap kedua rumah sakit bisa beroperasi saat HUT Kota Mangupura.
Sementara itu, Kadisdikpora Gusti Made Dwipayana menyatakan bahwa proses PPDB tahun ini lebih ketat dan diawasi langsung oleh pemerintah pusat.
“Kami pastikan tidak ada celah untuk permainan. Daya tampung sekolah di Badung juga mencukupi,” jelasnya. (BC9)
