balibercerita.com –
Komisi IV DPRD Badung mengevaluasi sejumlah persoalan pelayanan publik sekaligus membahas rencana program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tahun anggaran 2027. Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat kerja bersama jajaran OPD Pemkab Badung, Selasa (3/11).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, didampingi Wakil Ketua Komisi IV, Made Suwardana serta anggota Ni Luh Sekarini dan Wayan Joni Pergawa. Sejumlah perangkat daerah yang hadir meliputi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Badung.
Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap rencana kerja pemerintah daerah. Melalui rapat ini, dewan tidak hanya menerima penjelasan mengenai program yang akan dijalankan, tetapi juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi masing-masing OPD.
“Intinya hari ini kami mendengarkan pemaparan dari masing-masing perangkat daerah terkait program kerja tahun 2027 dan juga apa yang menjadi kendala-kendalanya,” ujar Graha Wicaksana usai rapat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik di lingkungan Disdikpora Badung. Menurut Graha Wicaksana, pemenuhan tenaga guru menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga ketentuan dari pemerintah pusat mengenai perekrutan dan status kepegawaian guru. “Karena itu, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik menjadi salah satu hal yang perlu dicarikan solusi bersama,” terangnya.
Selain sektor pendidikan, Komisi IV juga membahas pemanfaatan aplikasi pelayanan kesehatan yang dikelola Dinas Kesehatan. Evaluasi diarahkan pada tingkat penggunaan aplikasi serta jumlah laporan kegiatan yang tercatat melalui layanan tersebut.
Graha Wicaksana menilai pemanfaatan aplikasi masih perlu ditinjau lebih lanjut. Sebab, tingkat penggunaannya dinilai belum sebanding dengan jumlah penduduk Badung. Karena itu, dewan ingin memastikan apakah layanan digital tersebut telah dimanfaatkan secara optimal atau masih menghadapi kendala dalam penerapannya.
“Kami mendorong agar program digitalisasi pelayanan kesehatan benar-benar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau memang dirasa diperlukan dan dibutuhkan, nanti Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Bapak Bupati selaku kuasa anggaran,” jelasnya.
Terkait penganggaran, politisi asal Kuta tersebut menyampaikan bahwa program yang telah disusun pada dasarnya sudah mendapatkan alokasi sesuai kebutuhan. Namun, ruang pembahasan tetap terbuka apabila terdapat kegiatan yang belum bisa dilaksanakan atau muncul kebutuhan baru saat program berjalan. Kondisi tersebut dapat dibahas melalui perubahan APBD 2027.
Ia menambahkan, berbagai catatan dan masukan dalam rapat kerja akan menjadi bahan pertimbangan Komisi IV dalam mengawal pelaksanaan program serta pembahasan anggaran. Dewan juga akan mencermati kegiatan yang masih memerlukan penguatan agar kualitas pelayanan publik di Badung semakin baik.
“Fungsi kami adalah legislasi dan pengawasan. Kalau memang ada program yang diperlukan dan dibutuhkan masyarakat, tentu akan kami kawal sesuai kewenangan DPRD,” jelasnya. (Adv)
