balibercerita.com –
Upaya mengatasi krisis air bersih di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, didorong untuk tidak hanya mengandalkan perbaikan jaringan pipa. Anggota DPRD Badung, I Made Sumerta mengusulkan dua reservoir yang sudah tersedia di wilayah tersebut dilengkapi sumur bor sebagai sumber air cadangan bagi masyarakat.
Menurut Sumerta, keberadaan sumber air alternatif di fasilitas yang dikelola pemerintah dapat menjadi solusi bersama di tengah keterbatasan pasokan air yang selama ini dirasakan masyarakat Pecatu. “Kalau memang memungkinkan, di reservoir itu dibor satu atau dua sumur saja. Jadi, masyarakat tidak perlu masing-masing mengebor, begitu juga investor. Kalau pemerintah yang menyediakan melalui utilitas yang sudah ada, tentu bisa mengurangi aktivitas pengeboran secara mandiri,” ujar Sumerta saat dihubungi, Minggu (4/10).
Ia menegaskan, usulan tersebut tidak berarti pemerintah bisa langsung melakukan pengeboran. Kajian teknis, lingkungan, serta perizinan tetap diperlukan untuk memastikan pemanfaatan air tanah tidak mengganggu ekosistem dan keberlanjutan sumber daya air.
Namun, alternatif tersebut layak dikaji mengingat persoalan keterbatasan air di Pecatu telah berlangsung bertahun-tahun. Selama ini, masyarakat masih mengandalkan air tangki ketika pasokan dari jaringan tidak mencukupi. Sumerta justru mengkhawatirkan jika kebutuhan air terus meningkat tanpa dibarengi sumber alternatif yang disiapkan pemerintah. Kondisi itu dapat mendorong masyarakat maupun pelaku usaha melakukan pengeboran sendiri-sendiri.
“Kalau pengeboran dilakukan sendiri-sendiri, tentu akan semakin banyak. Ini juga harus menjadi perhatian karena menyangkut ekosistem. Pemerintah perlu mengkaji kemungkinan pengeboran di reservoir, tentu dengan izin dan kajian terlebih dahulu,” katanya.
Sumerta menilai, penyediaan sumber air alternatif melalui utilitas pemerintah juga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap air tangki. Saat ini, mobil pengangkut air masih banyak melayani kebutuhan masyarakat di Pecatu. Harga air tangki berkapasitas 5.000 liter yang sebelumnya sekitar Rp250.000 disebut telah meningkat menjadi sekitar Rp300.000. Bahkan, untuk lokasi yang lebih jauh atau berada di pelosok, harganya dapat mencapai Rp400.000, tergantung jarak pengiriman.
Kondisi tersebut tidak hanya membebani ekonomi rumah tangga, tetapi juga berdampak terhadap biaya operasional usaha dan tempat tinggal. Pemilik kos, misalnya, harus memasukkan biaya pembelian air ke dalam pengeluaran operasional yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap harga sewa. “Air ini kebutuhan yang sangat vital. Bagi investor, air juga menjadi pertimbangan karena biayanya sangat tinggi. Dampaknya juga berantai. Kos-kosan di desa kami ikut mahal karena pemiliknya harus membeli air tangki,” ungkapnya.
Maka dari itu, Sumerta mendorong pemerintah menyiapkan dua skema secara bersamaan, yakni solusi jangka pendek melalui penguatan distribusi air tangki dan solusi jangka panjang dengan membangun sumber serta jaringan air yang lebih permanen.
Untuk penanganan darurat, ia meminta pemerintah menambah armada tangki dan mendata kendaraan milik pihak lain yang dapat dilibatkan dalam distribusi air. Dengan kapasitas distribusi yang lebih besar, kebutuhan masyarakat di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan dapat lebih cepat dipenuhi.
Sumerta mengatakan, persoalan air bersih di Kuta Selatan telah berulang kali disampaikan dalam forum DPRD Badung, baik melalui rapat fraksi maupun pembahasan di alat kelengkapan dewan. Ia berharap berbagai upaya yang tengah disiapkan pemerintah, termasuk pembangunan jaringan pipa, dapat berjalan beriringan dengan pencarian sumber air alternatif.
Menurutnya, pembangunan jaringan saja tidak cukup apabila tidak dibarengi kepastian ketersediaan sumber air. Terlebih, kebutuhan air di Kuta Selatan terus meningkat seiring perkembangan kawasan pariwisata dan akomodasi wisata. “Alasan seperti kebocoran pipa dan persoalan teknis lainnya memang perlu ditangani. Namun, masyarakat juga membutuhkan air setiap hari. Karena itu, solusi darurat, terutama melalui distribusi air tangki, harus benar-benar dimaksimalkan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah segera mengkaji kelayakan sumur bor pada reservoir yang ada. Jika secara teknis dan lingkungan memungkinkan, sumber tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem penyediaan air yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, kebutuhan air masyarakat tidak terus bergantung pada pasokan air tangki maupun pengeboran secara mandiri, sementara keberlanjutan sumber daya air tetap menjadi pertimbangan utama. (BC5)
