
balibercerita.com –
Kesenjangan tajam antara upah minimum dan biaya hidup riil memicu gelombang desakan pekerja di Bali menjelang batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2027. Massa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, serta mahasiswa menggelar aksi damai dan audiensi di depan Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (20/11), sehari sebelum tenggat waktu penandatanganan surat keputusan (SK) UMP pada 21 November 2026.
Dalam pertemuan selama hampir 1 jam bersama Gubernur Bali, Wayan Koster, perwakilan pekerja menyoroti ketimpangan mencolok antara UMP Bali tahun 2026 sebesar Rp3.207.459 per bulan dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Bali yang mencapai Rp5.604.481. Kondisi tersebut menyisakan defisit Rp2.397.022 atau tingkat pemenuhan kebutuhan hidup layak baru menyentuh 57,23 persen.
“Sementara, UMP kita hanya mampu memenuhi 57 persen kebutuhan hidup layak, provinsi lain rata-rata sudah mencapai baseline minimum 80 persen,” tegas Koordinator aksi, Excel Bagaskara.
Excel Bagaskara menilai rendahnya daya beli pekerja akibat upah minimum yang tertinggal membuat masyarakat lokal menanggung beban ganda. Di satu sisi, penghasilan bulanan belum mencukupi kebutuhan dasar, sementara di sisi lain pekerja Bali tetap memiliki kewajiban sosial dan adat istiadat yang tidak seluruhnya terakomodasi dalam komponen perhitungan KHL.
Menurut dia, ironi antara derasnya aliran investasi pariwisata dan rendahnya pemenuhan KHL berujung pada meningkatnya kerentanan ekonomi pekerja, mulai dari jeratan utang untuk menutup kebutuhan bulanan hingga melonjaknya pekerja asal Bali yang memilih merantau ke luar negeri demi upah yang lebih layak. “Di satu sisi upahnya murah, di satu sisi beban untuk merawat dan menjaga adat istiadat masyarakat Bali juga tidak terakomodasi dalam KHL,” ujar Excel Bagaskara.
Atas dasar itu, pekerja secara ideal menuntut penetapan UMP 2027 setara 100 persen KHL sebesar Rp5.604.481, atau setidaknya mengacu pada rekomendasi suara terbanyak Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp4.559.886 sebagai langkah realistis mendongkrak pemenuhan hidup layak.
Menanggapi sorotan ketimpangan KHL tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster mengakui bahwa penggunaan formula pengupahan semata memang menghasilkan angka yang terlalu rendah. Dari penelusuran data UMP Bali sejak 2016 hingga 2026, Koster menyebut penggunaan formula dengan nilai alfa tertinggi (1) sekalipun hanya akan mematok UMP 2027 di kisaran Rp3,5 juta.
Oleh karena itu, Koster mempertimbangkan pendekatan KHL bersama empat alternatif hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Bali yakni Rp3,5 juta, Rp3,8 juta, Rp4,5 juta, dan Rp5,6 juta. Meski sempat mengkaji simulasi jalan tengah di angka Rp4,2 juta guna menjaga keseimbangan dengan kemampuan dunia usaha, Koster menyatakan membuka peluang menyesuaikan keputusan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan setelah mendengar aspirasi pekerja.
“Jadi Rp4,2 juta belum putus, tapi itu exercise sementara. Saya berikan waktu mempertimbangkan yang terbaik sesuai harapan kawan-kawan untuk memutuskan supaya sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan,” kata Koster.
Sementara itu, Sekretaris FSPM Regional Bali Ida Dewa Made Rai Budi Darsana menegaskan pihaknya akan terus mengawal penerbitan SK UMP Bali 2027 hingga tenggat waktu ditetapkan. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan kajian Dewan Pengupahan yang telah melibatkan unsur pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah. “Mari kita kawal bersama-sama. Mudah-mudahan beliau tidak ingkar janji dan tidak lemah sebagai gubernur,” pungkas Rai Darsana. (BC18)

















