Beranda Kesehatan Akses Layanan BPJS Jadi Perhatian, Komisi IV DPRD Badung Soroti Rencana RS...

Akses Layanan BPJS Jadi Perhatian, Komisi IV DPRD Badung Soroti Rencana RS Siloam

0
RS Siloam
Graha Wicaksana. (ist)

balibercerita.com –
Keberlanjutan akses layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan menjadi perhatian DPRD Badung menyusul kabar RS Siloam Bali tidak memperpanjang kerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai 2027. Komisi IV DPRD Badung meminta Dinas Kesehatan (Diskes) Badung menelusuri rencana tersebut agar masyarakat tetap mendapatkan kepastian pelayanan kesehatan.

Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai rencana tersebut. Meski demikian, persoalan itu akan menjadi perhatian karena menyangkut akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi peserta BPJS. “Sejatinya mereka harus menerima pasien BPJS karena bagaimanapun juga masyarakat sangat menggantungkan diri pada tanggungan BPJS tersebut,” ujarnya.

Baca Juga:   Gejala Samar Bikin Tumor Otak Kerap Terlambat Terdeteksi

Menurut Graha, pihaknya akan terlebih dahulu meminta Diskes Badung melakukan monitoring sekaligus mengkaji persoalan tersebut. Diskes sebagai instansi pembina dan pengawas rumah sakit di Kabupaten Badung diharapkan dapat memastikan dasar kebijakan yang diambil pihak rumah sakit, termasuk kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabila rencana tidak memperpanjang kerja sama itu benar, Komisi IV DPRD Badung berencana memanggil manajemen RS Siloam Bali untuk meminta penjelasan. Dewan ingin mengetahui alasan serta pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut, termasuk dampaknya terhadap masyarakat.

Baca Juga:   Kunci Bugar Ala Andrea Dian Bimo: Bukan Sekadar Olahraga, Tapi Juga Nutrisi dan Recovery

“Kalau memang itu benar, kami dari Komisi IV DPRD Badung akan memanggil dan meminta penjelasan apa yang menjadi dasar rumah sakit tersebut tidak menerima pasien BPJS. Nanti kami lihat juga kajian hukum dan aturan perundang-undangannya seperti apa,” katanya.

Ia menegaskan, keberadaan rumah sakit swasta di Badung diharapkan tidak hanya memberikan layanan kesehatan bagi kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga turut memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya krama Badung.

Baca Juga:   Waspadai Stroke di Usia Muda, Dokter Sarankan Ini

Graha menyebutkan, Komisi IV sebelumnya juga pernah memanggil RS Kasih Ibu menyusul adanya keluhan terkait layanan BPJS. Dalam persoalan tersebut, rumah sakit tetap menerima pasien BPJS, sedangkan hal yang menjadi perhatian berkaitan dengan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, komunikasi juga pernah dilakukan dengan RS Mangusada terkait keluhan masyarakat. Oleh karena itu, DPRD Badung berharap setiap persoalan pelayanan kesehatan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait sehingga kepentingan masyarakat tetap terlindungi. (BC5)