balibercerita.com –
Satpol PP Badung mulai mematangkan skema pembiayaan bagi personel bantuan keamanan desa adat (bankamda) dan satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) yang nantinya dilibatkan dalam pengamanan kawasan pariwisata. Program tersebut dirancang untuk memperkuat keamanan di kawasan wisata sekaligus mendukung pengembangan pariwisata yang aman dan berkualitas.
Pada tahap awal, pelaksanaannya akan diuji coba di dua wilayah sebagai lokasi percontohan. Kasatpol PP Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara menjelaskan, kompensasi yang diberikan kepada personel bukan berupa gaji. Skema yang disiapkan berupa uang saku atau honorarium sebagai imbalan atas tugas tambahan yang dilakukan.
Menurutnya, apabila menggunakan skema penggajian, mekanismenya akan lebih rumit karena harus mengikuti sejumlah ketentuan, termasuk kemungkinan penggunaan sistem outsourcing, perusahaan penyedia tenaga, upah minimum, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga mekanisme lelang.
“Ini bukan gaji, melainkan uang saku atau honorarium sebagai pengganti tenaga yang mereka keluarkan. Sebab, tugas utama mereka sebagai bankamda dan satlinmas tetap berjalan. Kita memanfaatkan tenaga mereka untuk berkolaborasi dalam membantu pengamanan wilayah pesisir,” ujarnya, Senin (21/9).
Dalam pelaksanaan program tersebut, personel yang dilibatkan bukan berasal dari pecalang. Suryanegara menyebut kebijakan itu mengikuti arahan Bupati Badung dan Ketua DPRD Badung agar pecalang tetap menjalankan peran utamanya yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan dan kepercayaan.
Sementara itu, bankamda dan satlinmas akan menjadi unsur yang diperbantukan dalam menjaga keamanan kawasan pesisir. Untuk tahap awal, sebanyak 50 personel disiapkan untuk ditempatkan di dua wilayah. “Tahap awal 50 personel dulu. Sebanyak 30 di Kelurahan Kuta dan 20 personel di Desa Pecatu,” paparnya.
Meski jumlah personel telah ditentukan, pemberian kompensasi tersebut masih menunggu proses verifikasi anggaran. Satpol PP Badung juga tengah menyiapkan dasar hukum serta berbagai persyaratan administratif yang diperlukan sebelum program dijalankan.
Selain anggaran, koordinasi dengan desa adat juga akan dilakukan melalui penyusunan nota kesepahaman atau MoU. Di sisi lain, kriteria personel yang akan ditugaskan masih dalam tahap pembahasan, termasuk batas usia, tingkat pendidikan hingga penelusuran latar belakang.
Suryanegara menjelaskan, seluruh proses persiapan ditargetkan dapat dilakukan selama Oktober 2026. Tahapan tersebut mencakup penyediaan anggaran, penyusunan MoU hingga pelaksanaan pelatihan bagi personel yang terpilih.
Apabila seluruh persiapan dapat diselesaikan sesuai target, pengamanan kawasan pesisir dengan melibatkan Bankamda dan Satlinmas tersebut diharapkan sudah mulai berjalan pada November 2026. “Oktober ini kita persiapan dan November sudah beroperasi,” pungkasnya. (BC9)
 dan satuan perlindungan masyarakat (satlinmas)){kind=link}