Made Warsa Kembali Dikukuhkan Sebagai Bendesa Adat Peminge 

Bendesa
Prosesi pengukuhan Bendesa dan Prajuru Desa Adat Peminge masa bakti 2022-2027. (ist)

Mangupura, balibercerita.com – 

Made Warsa kembali terpilih menjadi Bendesa Adat Peminge 2022-2027. Bendesa dan Prajuru Desa Adat Peminge masa Bakti 2022-2027, dikukuhkan oleh Majelis Desa Adat Kabupaten Badung di Pura Penataran Desa Adat Peminge, Senin (10/10).

Ketua Panitia Kegiatan, Wayan Suwendra menerangkan, pengukuhan bendesa dan prajuru itu dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum Perda No 4 tahun 2019 tentang desa adat Provinsi Bali, serta Perarem desa Adat Peminge No. 06 tahun 2021 tentang ngadegang jro bendesa dan prajuru Desa Adat Peminge. Pengukuhan tersebut dibarengi penyerahan SK bendesa dan prajuru, yang dikeluarkan oleh MDA Provinsi Bali.

Pihaknya bersama prajuru adat sebelumnya telah menetapkan berita acara untuk pemilihan bendesa dan untuk prajuru desa yang semuanya berasal dari Banjar Peminge dan Banjar Sawangan. Hal itu diawali dengan pelaksanaan paruman desa sesuai perarem. Berdasarkan kesepakatan dan kemufakatan maka terpilihlah kepengurusan bendesa dan prajuru, yang kemudian ditetapkanlah menjadi bendesa dan prajuru Desa Adat Peminge masa bakti 2022 sampai 2027. 

Baca Juga:   Ritual Mapag Toya, Sekda Badung Mulang Pakelem di Danau Beratan

Sebelumnya, pihaknya juga meminta kepada MDA Provinsi Bali untuk segera menurunkan surat pengukuhan Bendesa Adat Peminge pada 10 Oktober 2022 yang bertepatan dengan hari Purnama Kapat. “Saya juga berterima kasih kepada seluruh krama dan majelis desa adat baik provinsi maupun kabupaten sehingga pengukuhan bendesa dan prajuru ini berjalan dengan lancar dan labda karya,” sebutnya.

Sementara, Bendesa Adat Peminge Made Warsa menyampaikan terima kasih karena pihaknya kembali dipercaya oleh masyarakat untuk mengemban tugas sebagai bendesa.  Untuk menjalankan semua program Desa Adat Peminge yang sudah diputuskan dalam sebuah paruman. Hal itu tidak terlepas dari lembaga pendukung di desa adat yaitu kerta desa dan sabha desa. 

“Semua perjalanan desa adat tentu tidak bisa terlepas pada pendukung dan tolok ukur lembaga yang ada pada desa adat. Sehingga kami bisa melaksanakan semua program itu dengan tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang ada di desa adat itu sendiri,” ucapnya.

Pihaknya tidak menampik bahwa tantangan dan hambatan bisa saja terjadi kedepannya. Namun pihaknya bersama prajuru dan lembaga adat tetap optimis untuk bisa bersama-sama berbuat lebih baik lagi demi Peminge. Program desa adat yang dijalankan tentu sudah disinergikan dengan pola pembangunan lima tahun yang dijalankan sesuai perarem desa adat. Termasuk menjalankan arahan dari MDA dan Dinas Pemajuan Desa Adat, selaku lembaga desa adat bernaung dan menjadi landasan hukum desa adat itu sendiri dalam menjalankan program secara inovatif tanpa melawan atau bertentangan dengan aturan hukum. 

Baca Juga:   Tiga Ribuan Umat Diperkirakan Laksanakan Persembahyangan Tahun Baru Imlek di Vihara Dharmayana/Leng Gwan Byo Kuta

“Tentu kami di desa adat mengacu pada landasan hukum yang berlaku. Apa yang akan dilakukan tidak terlepas dari perarem dan kebijakan awig yang ada, serta tidak bertentangan dengan hukum positif di negara kita. Antara awig dan hukum positif ini berjalan bersinergi,” ungkapnya.

Sebagai desa adat yang merupakan daerah penyangga kawasan pariwisata, pihaknya bersama prajuru akan senantiasa mengajegkan dan merajegkan desa adat Peminge. Salah satu upaya yang ditempuh adalah bekerja sama dan berkolaborasi dengan investor ataupun pelaku pariwisata yang ada di Desa Adat Peminge, dalam membangun dan memajukan wilayah. 

Baca Juga:   Cerita Rakyat dan Keunikan Pura Dalem Tengkulung 

Tokoh masyarakat Peminge, Wayan Muntra dan Wayan Luwir Wiana mengharapkan dengan dilantiknya bendesa adat dan prajuru adat yang baru, mereka bisa bersinergi dengan para investor yang ada di wilayah Desa Adat Peminge. Muntra menambahkan, sebagai krama desa dan prajuru desa secara bersama sama ngayah dan berharap dukungan seluruh warga desa adat untuk menjalankan apa yang menjadi harapan majelis desa adat dalam mengajegkan desa adat di Bali. 

Sementara, Petajuh MDA Provinsi Bali, Made Wena mengucapkan selamat kepada prajuru Desa Adat Peminge karena telah dipikukuh dan mendapatkan SK selaku pengakuan negara melalui MDA No 182. SK tersebut penting sebagai bukti hukum pengakuan negara dalam proses administrasi yang diperlukan bendesa dan prajuru. Dia berpesan agar bendesa dan prajuru terpilih dapat menjalankan swadharma mengikuti awig-awig desa adat selaku hukum tertinggi desa adat. (BC5)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini