balibercerita.com –
Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Bali akibat terganggunya pasokan bahan bakar minyak (BBM) tak hanya menyita waktu masyarakat, tetapi juga menjadi persoalan serius bagi sektor pariwisata. Di tengah upaya menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia, kelancaran pasokan BBM menjadi salah satu penopang mobilitas wisatawan dan keberlangsungan aktivitas pariwisata.
Praktisi pariwisata, Wayan Puspa Negara menerangkan, kondisi tersebut berpotensi mencoreng citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, terlebih BBM menjadi kebutuhan utama untuk menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata. Ia menilai, stabilitas pasokan BBM seharusnya menjadi bagian penting dari kesiapan infrastruktur pendukung pariwisata Bali.
Gangguan pasokan yang berlangsung selama beberapa hari terakhir tidak hanya menyulitkan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap wisatawan yang ikut mengantre untuk mendapatkan BBM. “Efek dari BBM yang langka dan mengakibatkan antrean panjang, termasuk wisatawan yang ikut mengantre, ini membuat citra buruk bagi destinasi. Kami mempertanyakan komitmen Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus dalam menjaga stabilitas suplai BBM di Bali,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (13/10).
Menurut dia, persoalan tersebut bertolak belakang dengan upaya menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan. Sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata, Bali membutuhkan dukungan transportasi yang berjalan lancar, termasuk jaminan ketersediaan BBM secara aman dan berkelanjutan.
Ia mengaku menerima banyak keluhan masyarakat melalui berbagai saluran. Keluhan tersebut datang dari warga yang menyampaikan laporan langsung, pengguna media sosial yang menandai akun miliknya, hingga masyarakat yang ditemuinya saat melaksanakan kegiatan reses.
“Ketika saya turun reses dan mengumpulkan masyarakat, pertanyaan yang muncul adalah kenapa BBM langka. Di media sosial juga banyak masyarakat yang menandai saya dan menyampaikan keluhan mengenai antrean BBM,” ungkap anggota DPRD Badung ini.
Puspa Negara mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan pihak Pertamina Patra Niaga di Denpasar untuk menanyakan penyebab gangguan pasokan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kondisi itu dipicu hambatan suplai. Ia juga menyinggung pemanggilan pihak Pertamina oleh Gubernur Bali yang, menurut informasi yang diterimanya, disertai harapan agar pasokan BBM kembali normal mulai Selasa (13/10). Ia berharap pemulihan benar-benar berjalan sesuai target sehingga masyarakat dan pelaku pariwisata tidak terus dibebani persoalan antrean.
Puspa Negara turut menyampaikan dugaan masyarakat mengenai kemungkinan adanya faktor distribusi yang berkaitan dengan kegiatan di Lombok. Namun, ia menegaskan hal tersebut masih sebatas sinyalemen dan berharap tidak terjadi pengorbanan terhadap kebutuhan BBM Bali. “Jangan sampai Bali diperlakukan seperti ini. BBM merupakan kebutuhan esensial untuk memperkuat kepariwisataan kita. Gangguan pasokan selama tiga hari ini sudah memunculkan keluhan, termasuk dari wisatawan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pengalaman wisatawan selama berada di Bali dapat dengan cepat menyebar ke negara asal mereka melalui komunikasi maupun media sosial. Karena itu, persoalan ketersediaan BBM perlu ditangani secara cepat agar tidak berkembang menjadi persoalan reputasi destinasi.
Menurut Puspa Negara, Pertamina seharusnya dapat mengantisipasi gangguan distribusi tanpa harus menunggu pemanggilan gubernur atau desakan masyarakat. Komitmen menjaga pasokan, kata dia, perlu diwujudkan melalui sistem distribusi yang stabil, terukur, dan berkelanjutan. Terkait langkah lanjutan, ia mendorong pimpinan DPRD Badung untuk memanggil Pertamina Patra Niaga agar memberikan penjelasan mengenai persoalan pasokan BBM yang berdampak terhadap masyarakat dan perkembangan pariwisata di Badung.
Di sisi lain, Puspa Negara menyatakan mendukung langkah cepat Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus dalam melakukan pemulihan pasokan BBM di Bali. Ia berharap upaya tersebut segera membuahkan hasil sehingga antrean berangsur terurai dan pelayanan kepada masyarakat maupun wisatawan kembali berjalan normal. (BC5)
