
balibercerita.com –
Akses pembiayaan dan permodalan masih menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif. Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi VII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Tabanan.
Kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo itu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, pelaku ekonomi kreatif hingga UMKM. Pertemuan berlangsung di Labyrinth Dome, Nuanu Creative City, Beraban.
Diskusi tidak hanya membahas keterbatasan modal kerja, tetapi juga bagaimana pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis dan memperluas akses pasar. Kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, lembaga keuangan dan ekosistem usaha dinilai penting agar peluang pembiayaan semakin mudah dijangkau.
Rahayu Saraswati mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam membuka lapangan usaha dan peluang ekonomi bagi masyarakat. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik bisnis kreatif.
“Ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk membuka peluang bagi masyarakat dan usaha kecil. Namun agar potensi tersebut dapat berkembang, para pelaku usaha membutuhkan akses tidak hanya ke pasar dan jaringan, tetapi juga ke skema pembiayaan yang memahami karakteristik bisnis kreatif,” ujar Rahayu.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas peluang pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Skema ini dinilai dapat menjadi alternatif bagi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki aset berupa karya, merek, desain maupun kekayaan intelektual lainnya, tetapi tidak memiliki aset konvensional yang cukup untuk menjadi agunan. Pemerintah juga mendorong perluasan kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor ekonomi kreatif serta pengembangan instrumen pembiayaan lainnya, termasuk securities crowdfunding.
Selain persoalan permodalan, Komisi VII juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem usaha yang mampu menghubungkan UMKM dengan pasar dan jaringan yang lebih luas. Nuanu Creative City menjadi salah satu contoh ekosistem yang melibatkan pelaku usaha lokal, wirausahawan individu, masyarakat serta badan usaha milik desa (BUMDes) dalam kegiatan operasional maupun program komunitas.
Saat ini, Nuanu bekerja sama dengan 668 UMKM di Bali. Dari jumlah tersebut, lebih dari 370 merupakan pelaku usaha perorangan, mulai dari perajin, pemilik warung, pengemudi, penyedia jasa laundry hingga pekerja kebun. Pelaku usaha tersebut terlibat dalam berbagai sektor, seperti makanan dan minuman, lanskap, katering, transportasi hingga kebutuhan operasional sehari-hari. Dalam kurun 2023-2025, jumlah usaha kecil yang terlibat dalam ekosistem Nuanu disebut meningkat hingga 14 kali lipat.
Rahayu menilai keterlibatan UMKM dalam ekosistem usaha yang lebih besar dapat memberikan manfaat yang lebih luas dibandingkan sekadar hubungan pengadaan barang dan jasa. “Nuanu dapat menjadi salah satu contoh bagaimana infrastruktur dan ekosistem ekonomi kreatif dapat membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk ikut terlibat dan berkembang,” katanya.
Menurutnya, model seperti yang diterapkan Nuanu dapat dipelajari dan disesuaikan untuk dikembangkan di wilayah lain sehingga manfaat pembangunan ekonomi kreatif dapat dirasakan lebih luas. “Yang penting adalah bagaimana model-model seperti ini dapat dipelajari, disesuaikan, dan dikembangkan lebih lanjut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh UMKM dan sektor ekonomi kreatif Indonesia,” imbuhnya.
Di tingkat desa, pola kemitraan tersebut juga mulai diterapkan melalui pelibatan BUMDes dan UMKM dalam berbagai program komunitas. Nuanu disebut telah menerapkan model tersebut di 18 desa di Tabanan dan saat ini bekerja sama dengan 38 UMKM serta BUMDes lokal.
Ketua BUMDes Beraban, I Gede Putu Waisnawa mengatakan, keterlibatan BUMDes membuat perputaran ekonomi dapat tetap berlangsung di tingkat desa. Menurut Waisnawa, pola tersebut turut mendukung perekonomian lokal sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat desa. “Bantuan pangan yang kami salurkan dibeli dan didistribusikan melalui BUMDes, sehingga nilai ekonominya tetap berputar di dalam desa,” ujarnya.
Sementara itu, CEO Nuanu Creative City, Lev Kroll mengatakan, pihaknya melihat Nuanu sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang lebih besar. Keterhubungan antara pelaku usaha lokal, masyarakat, lembaga keuangan dan sektor swasta dinilai dapat membuka lebih banyak peluang.
“Kami melihat Nuanu sebagai salah satu bagian dari ekosistem yang jauh lebih besar. Dari pengalaman kami, ketika pelaku usaha lokal, masyarakat, lembaga keuangan, dan sektor swasta dapat saling terhubung, akan semakin banyak peluang yang bisa tercipta,” kata Lev.
Kunjungan kerja tersebut turut melibatkan Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bank BPD Bali, pelaku UMKM lokal serta pelaku ekonomi kreatif. Pertemuan ini sekaligus menjadi ruang untuk mencari pendekatan pembiayaan yang lebih inklusif, sekaligus memperkuat kolaborasi agar pertumbuhan ekonomi kreatif tidak hanya menciptakan pasar, tetapi juga membuka kesempatan lebih besar bagi UMKM dan masyarakat lokal untuk berkembang. (BC5)

















