Mangupura, balibercerita.com –
Dalam upaya mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan selaras visi Sapta Kriya Adi Cipta dari Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa dan Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, Kecamatan Kuta Selatan terus berbenah sebagai destinasi wisata internasional. Bertempat di wantilan The Nusa Dua, Senin (9/6) dilaksanakan FGD bertema ‘Pariwisata Inklusif Berbasis Kerakyatan, Keberlanjutan dan Berkualitas”. Hal ini untuk membangun konsensus, mengidentifikasi potensi, dan menggali masukan dari pemangku kepentingan di Kuta Selatan.
Camat Kuta Selatan, Ketut Gede Arta menyampaikan bahwa FGD ini dilaksanakan dengan mengundang pakar, pelaku pariwisata, akademisi dan tokoh masyarakat untuk berdiskusi dan mengidentifikasi perspektif lokal masyarakat Kuta Selatan. Poin-poin penting pembahasan yang disampaikan narasumber kemudian didiskusikan dan dibedah bersama untuk memperoleh masukan membangun.
Diharapkan, melalui upaya ini muncul strategi yang mungkin nantinya akan dikembangkan dalam rangka mengidentifikasi dan mencari solusi persoalan yang terjadi di lapangan, sehingga kedepan tumbuh iklim pariwisata yang berkualitas. “Kita undang lintas sektor, karena pariwisata ini kepentingannya banyak. Ini memerlukan langkah kolaboratif, tidak bisa sendiri-sendiri,” terangnya.
Berbagai hal dibahas dalam FGD ini, baik dari aspek keamanan, ketertiban, kebersihan, hingga peluang-peluang keterlibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata agar masyarakat lokal tidak menjadi termarjinalkan dari sektor pariwisata itu sendiri. Sesuai yang disampaikan narasumber dalam membangun pariwisata berkualitas, tidak bisa semuanya dibebankan kepada pemerintah, sebab pelakunya adalah diri sendiri. Untuk itu, langkah disiplin harus dimulai dari diri sendiri agar menjadi contoh kepada orang lain.
Melalui pelaksanaan FGD ini diharapkan mampu memberikan kontribusi agar pemangku kepentingan memperoleh masukan. Usulan dan aspirasi yang terangkum nantinya akan menjadi suatu kesimpulan yang disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Badung, dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah daerah melalui program visi-misi bupati dan wakil bupati.
“Setelah FGD ini, kita akan rumuskan dulu kesimpulannya dan mencari referensi maupun literasi. Jangan sampai membuat sesuatu tanpa dasar sehingga tidak bisa dilaksanakan karena tidak komprehensif,” jelasnya.
Penyelenggaraan FGD yang pertama kalinya dilaksanakan di luar kantor kecamatan ini mendapatkan sambutan respons antusias para peserta. Hal ini menimbulkan nuansa suasana baru, dibandingkan dilaksanakan di kantor kecamatan yang terkadang dinilai rutinitas. Bahkan usulan dan masukan masih terus berdatangan via pesan whatsapp dari peserta yang belum kebagian menyampaikan pendapatnya. Hal ini dikarenakan durasi waktu yang cukup terbatas, hanya 1,5 jam dan dibuka 2 sesi. “Memang masih banyak masukan. Kita minta agar itu disalurkan melalui saluran komunikasi Whatsapp. Ini nanti kita akan rangkum dalam bentuk kesimpulan dan akan sounding ke instansi lainnya,”tegasnya.
Melihat respon tersebut, tidak menutup kemungkinan FGD ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan setiap 3 atau 6 bulan sekali. Mungkin nanti polanya akan diubah dengan berpindah tempat. Apalagi pelaku pariwisata sangat terbuka dengan hal tersebut. Semakin sering acara FGD seperti itu dilaksanakan, maka akan semakin bagus. Hal ini sekaligus untuk melihat progres dari usulan sebelumnya yang disampaikan sudah sejauh mana perkembangannya.
Ia menjelaskan bahwa apa yang sebenarnya menjadi pertanyaan dalam FGD sudah masuk dalam program kerja. Seperti macet dan sebagainya sudah diagendakan Bupati dan Wakil Bupati, yang saat memang masih berproses. Untuk usulan menyangkut lintas sektor, hal itu nantinya akan dikordinasikan. Kuta Selatan dengan bentangan wilayah pengawasan yang cukup luas, dengan jumlah personel cukup terbatas maka dibutuh peran serta masyarakat untuk ikut bersinergi dalam upaya mitigasi resiko. (BC5)
