balibercerita.com –
Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung 2025, Senin (13/4). Dalam pembahasan tersebut, dewan menyoroti realisasi anggaran yang belum mencapai target maksimal, meskipun pelaksanaan program secara umum dinilai berjalan dengan baik.
Rapat yang berlangsung cukup intens itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada, dengan dihadiri anggota dewan lainnya yakni I Wayan Regep, Wayan Luwir Wiana, Nyoman Artawa, serta Ida Bagus Gede Putra Manuaba. Adapun OPD yang mengikuti rapat meliputi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Dinas Perikanan.
Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada mengungkapkan bahwa serapan anggaran dari laporan yang disampaikan belum mencapai 100 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat serta adanya rasionalisasi anggaran di tingkat daerah.
“Adapun kenapa dari target yang dipasang di anggaran sebelumnya, itu semua tidak mencapai 100 persen karena adanya yang pertama adalah rasionalisasi. Kemudian juga ada karena pengaruh terkait kebijakan pusat adanya efisiensi,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa program-program prioritas tetap dapat direalisasikan berkat adanya penyesuaian kebutuhan melalui rasionalisasi anggaran. “Sebetulnya dari anggaran yang sudah disediakan tapi kan karena memang ada kebijakan pusat terhadap efisiensi, apapun semua ada efisiensi. Tapi kan dari pemaparan tadi bahwa hal yang bersifat urgen itu, urgen, sudah semua bisa dilaksanakan karena memang berapa ada rasionalisasi juga,” paparnya.
Sada juga mencontohkan kondisi di DLHK, di mana efisiensi terjadi karena harga pengadaan yang lebih rendah dari perencanaan awal. Hal tersebut menyebabkan tidak terserapnya anggaran secara penuh, meski program strategis tetap berjalan sesuai kebutuhan.
“Seperti di DLHK itu ada juga karena dari permintaan awal tadi bisa ditekan, dari harga pembelian mesin contohnya dari harga yang ditargetkan sekian, saat realisasi bisa lebih rendah. Tapi yang jelas apa yang menjadi bersifat strategis sudah bisa dilaksanakan,” tambahnya.
Selain itu, Komisi II turut memberi perhatian pada Diskominfo, khususnya dalam peningkatan fasilitas pendukung sektor pariwisata. Penambahan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan dinilai penting untuk mendukung keamanan dan kualitas pariwisata di Badung. “Itu kita sudah tekankan bahwa tahun depan itu memperbanyak CCTV di sudut-sudut yang memang banyak terjadi kerawanan kejahatan itu,” pungkasnya. (adv)
