balibercerita.com –
Pemanfaatan tanah pelaba pura milik Desa Adat Tanjung Benoa sebagai lokasi SMPN 3 Kuta Selatan telah berlangsung selama 33 tahun. Berkaca dari kondisi tersebut, Desa Adat Tanjung Benoa meminta Pemerintah Kabupaten Badung segera mencari solusi atas penggunaan lahan seluas sekitar 60 are tersebut, mengingat pengelolaan aset tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah.
Bendesa Adat Tanjung Benoa, Made Wijaya mengatakan, pihaknya selama ini telah mendukung program pemerintah, khususnya di bidang pendidikan. Keberadaan SMPN 3 Kuta Selatan di wilayah Tanjung Benoa pun menjadi salah satu bentuk kontribusi desa adat dalam mendukung pelayanan pendidikan masyarakat.
Namun, pemanfaatan tanah desa adat untuk aset yang menjadi tanggung jawab pemerintah perlu dicarikan jalan keluar agar pengelolaan aset desa adat dapat berjalan optimal. “Sudah 33 tahun kami di Tanjung Benoa cukup membantu program pemerintah, terutama di bidang pendidikan. Kami sangat bersyukur di Tanjung Benoa bisa dibangun SMP. Tetapi sesuai regulasi saat ini, tanggung jawab sekolah dan aset yang dibangun tentu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan lagi desa adat,” ujarnya belum lama ini.
Ia berharap persoalan tersebut mulai dikaji secara serius, terutama oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung. Pembahasan mengenai pendapatan asli daerah (PAD) pada 2027 dinilai dapat menjadi momentum untuk mencari alternatif penyelesaian, baik melalui anggaran induk maupun perubahan anggaran.
Pria yang akrab disapa Yonda ini juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penyediaan lahan pengganti. Menurutnya, terdapat sejumlah aset tanah milik pemerintah kabupaten maupun provinsi di kawasan tersebut yang berpotensi menjadi alternatif.
Ia menilai perlu ada perlakuan yang seimbang dalam pemanfaatan aset. Sebab, sejumlah tanah milik pemerintah dapat dimanfaatkan melalui mekanisme sewa, sementara tanah desa adat digunakan untuk kepentingan aset pemerintah dalam waktu yang cukup panjang.
“Tanah provinsi dikontrak, tanah kabupaten dikontrak, bahkan kawasan pesisir juga masih dikontrak. Sedangkan tanah desa adat dipakai. Ini kan perlu ada keadilan. Kita lihat saja fakta di lapangan,” tegasnya.
Desa Adat Tanjung Benoa sendiri memiliki tanggung jawab mengayomi masyarakat yang majemuk, baik umat Hindu, Islam, Buddha, maupun Kristen. Karena itu, desa adat membutuhkan potensi dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsi serta mengembangkan wilayahnya.
Wakil Ketua DPRD Badung ini mengungkapkan, persoalan penggunaan lahan tersebut sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah. Bahkan, surat telah dilayangkan kepada BPKAD, Dinas Pendidikan, DPRD Badung, hingga Bupati Badung sejak masa pemerintahan sebelumnya.
Namun, hingga kini belum ada pembahasan yang menghasilkan solusi konkret. “Kami berharap ada jalan keluar. Kalau sudah 33 tahun, itu waktu yang cukup lama. Nanti akan kami pikirkan bersama prajuru desa adat bagaimana langkah selanjutnya,” katanya.
Selaku DPRD Badung ia terus menjalankan fungsi pengawasan dengan menyuarakan persoalan tersebut agar mendapat perhatian pemerintah daerah. Dengan demikian, keberadaan fasilitas pendidikan tetap terjaga, sementara hak dan kepentingan desa adat juga mendapat kepastian. (BC5)
