balibercerita.com –
Fraksi Partai Golkar DPRD Badung menegaskan komitmennya dalam mendukung langkah Pemkab Badung terkait penanganan sampah, termasuk kebijakan darurat jangka pendek yang saat ini dijalankan. Penegasan tersebut disampaikan dalam pernyataan di gedung DPRD Badung, Senin (13/4), sekaligus merespons polemik unggahan salah satu anggota fraksi, I Putu Sika Adiputra mengenai aktivitas pembuangan material kompos di Desa Penarungan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Badung, I Gusti Ngurah Saskara didampingi wakil ketua fraksi, I Nyoman Karyana dan sekretaris fraksi, I Gede Suraharja menyampaikan bahwa sikap fraksi tetap solid mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menangani persoalan sampah yang dinilai krusial bagi daerah pariwisata seperti Badung.
Menurut Saskara, pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh Putu Sika di media sosial lebih merupakan bentuk spontanitas sebagai warga yang terdampak langsung, bukan sebagai penolakan terhadap kebijakan pemerintah. “Secara prinsip, Fraksi Golkar tetap mendukung penuh langkah Pemerintah Badung dalam penanganan sampah. Apa yang disampaikan saudara Putu Sika merupakan spontanitas sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan di wilayahnya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa hal yang perlu diperkuat ke depan adalah komunikasi yang lebih intensif kepada masyarakat terdampak. Sosialisasi yang jelas dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan penolakan di lapangan.
“Yang perlu diperkuat adalah komunikasi intensif kepada masyarakat. Harus ada sosialisasi yang jelas sehingga masyarakat memahami bahwa ini langkah jangka pendek untuk kepentingan bersama,” tegasnya.
Meski demikian, Fraksi Golkar tetap mengapresiasi langkah cepat Pemkab Badung, khususnya wakil bupati yang telah turun langsung ke lapangan untuk memediasi persoalan. Mereka berharap polemik yang sempat berkembang dapat diluruskan dan tidak menimbulkan persepsi keliru terhadap sikap partai.
“Masalah sampah adalah tanggung jawab bersama. Fraksi Golkar tetap satu garis mendukung penanganan sampah yang terstruktur, baik jangka pendek maupun jangka panjang, demi menjaga citra pariwisata dan kenyamanan Badung,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Fraksi Golkar DPRD Badung, I Putu Sika Adiputra menegaskan bahwa dirinya tidak menolak program penanganan sampah dari Pemkab Badung. Ia hanya menyoroti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Desa Penarungan sebelum material kompos dibawa ke lokasi.
“Kami mendukung program Pemkab Badung. Tetapi masyarakat yang terdampak harus diberikan penjelasan terlebih dahulu. Jangan sampai masyarakat merasa seolah-olah diberikan sampah dulu baru disosialisasikan,” ujar Sika.
Ia menambahkan, sebagai desa wisata, Penarungan selama ini telah berupaya menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan adanya keterbukaan informasi dari pemerintah terkait pemanfaatan lahan di wilayah mereka.
“Desa Penarungan ini desa wisata. Kami menjaga kebersihan wilayah kami. Maka masyarakat ingin ada penjelasan langsung dari pemerintah kepada warga terdampak, bukan hanya melalui perwakilan,” paparnya. (adv)
