Oleh:
Dr. Putu Eka Sura Adnyana
Akademisi/DPD KNPI Bali
HUJAN deras yang semakin sering mengguyur Bali beberapa hari ini bukan lagi sekadar fenomena alam, melainkan sinyal krisis ekologis yang mendesak untuk disadari. Setiap tetes air hujan kini membawa potensi bencana dari genangan hingga banjir bandang yang menghanyutkan harapan dan merusak tatanan ruang hidup masyarakat.
Ironisnya, banjir di Pulau Dewata yang dikenal dengan kearifan lokalnya ini bukan hanya disebabkan oleh intensitas hujan semata, melainkan oleh ulah manusia yang alpa menjaga keseimbangan alam. Alih fungsi lahan menjadi momok yang terus menggerogoti wajah Bali. Hutan dan sawah yang dahulu menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi deretan villa, hotel, dan kawasan properti mewah yang lebih berpihak pada logika kapital daripada kebutuhan ekologis. Kawasan hijau yang seharusnya menyerap air, kini berubah menjadi permukaan beton yang memantulkan limpahan air hujan ke dataran rendah, memperparah risiko banjir.
Dalam lanskap budaya Bali yang sakral, alam bukan sekadar latar, melainkan entitas hidup yang harus dijaga. Namun, realitas saat ini menunjukkan adanya paradoks: pembangunan dilangsungkan atas nama kemajuan, tetapi dengan mengorbankan akar ekologi yang menjadi penyangga kehidupan.
Di banyak daerah, seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar, alih fungsi lahan berlangsung tanpa kendali, dengan dokumen legal yang membungkam protes masyarakat dan menyulap tanah subur menjadi spekulasi bisnis.
Bali kini berada pada persimpangan antara pelestarian dan eksploitasi. Jika hujan deras adalah peringatan, maka banjir adalah konsekuensinya.
Pertanyaannya, sampai kapan kita membiarkan alam membayar lunas kesalahan peradaban? Alih fungsi lahan bukan semata soal pembangunan fisik, tapi cermin kegagalan dalam memaknai relasi manusia dan lingkungannya. Saatnya Bali menata ulang arah kebijakannya: bukan hanya untuk mencegah banjir, tapi untuk menghindari tenggelamnya jati diri pulau ini sendiri.
Semrawutnya tata ruang Bali bukan hanya soal estetika, tetapi soal krisis ruang hidup. Ketika zona pertanian beralih menjadi kawasan properti, masyarakat lokal kehilangan akses terhadap tanah. Ketika sempadan sungai dan daerah tangkapan air diabaikan, banjir menjadi rutin setiap musim hujan. Ketika kawasan suci diokupasi bangunan komersial, spiritualitas tergilas demi citra turistik.
Fakta ini menandakan kegagalan sistemik dalam perencanaan ruang yang seharusnya menjadi landasan pembangunan berkelanjutan. Bahkan dalam beberapa kasus, terjadi dualisme atau tumpang tindih antara peraturan daerah dan kepentingan investor yang membuat penataan ruang kehilangan arah.
Bali tidak kekurangan regulasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda Tata Ruang Provinsi Bali sudah jelas. Yang kurang adalah keberanian politik dan integritas birokrasi untuk menegakkannya. Di sisi lain, masyarakat sipil kerap tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perencanaan dan pengawasan, sehingga suara lokal tertutup oleh deru ekskavator pembangunan.
Sudah saatnya Bali membenahi tata ruangnya secara menyeluruh. Evaluasi menyeluruh terhadap RTRW dan RDTR harus dilakukan dengan melibatkan ahli lingkungan, tokoh adat, dan masyarakat sipil. Zona pertanian dan kawasan konservasi harus benar-benar dilindungi, bukan hanya secara formal, tetapi juga faktual di lapangan.
Bali tidak akan bisa mempertahankan identitas dan daya tariknya jika terus kehilangan kendali atas ruangnya sendiri. Tanpa tata ruang yang berpihak pada kelestarian alam dan keadilan sosial, pulau ini hanya akan menjadi cerita tragis tentang keindahan yang dibangun di atas kekacauan.
Transformasi besar-besaran dalam penggunaan lahan dan ruang di Bali bukan sekadar akibat perkembangan zaman, melainkan hasil dari kebijakan tata ruang yang sering berpihak pada investasi dan kepentingan eksternal. Natah sebagai inti dari arsitektur tradisional Bali mulai digantikan oleh denah rumah instan dan rumah kontrakan sempit tanpa nilai spiritual. Lahan-lahan pekarangan dan tanah adat berubah fungsi menjadi kavling properti, restoran, hingga kolam renang pribadi bagi turis yang datang dan pergi.
Penataan ulang ruang Bali kini menjadi keniscayaan, bukan pilihan. Namun persoalannya bukan sekadar menata ulang secara teknis atau fisik, tetapi menata ulang cara pandang terhadap ruang itu sendiri.
Apakah kita masih memandang tanah sebagai palemahan dan bagian dari Tri Hita Karana yang wajib dijaga kesuciannya? Atau telah menjadikannya semata komoditas yang bisa dijual, disewakan, bahkan dikorbankan?
Krisis ruang ini makin kompleks ketika tanah-tanah warisan adat mulai tergerus oleh alih fungsi dan konflik kepemilikan. Tanah-tanah Bali yang seharusnya dikelola secara kolektif, kini masuk pasar bebas dan menjadi objek spekulasi.
Penataan ulang tidak bisa dilakukan tanpa keberpihakan pada tanah adat dan komunitas lokal yang selama ini menjaga keseimbangan ruang secara turun-temurun. Sudah saatnya pemerintah daerah bersama desa adat dan masyarakat sipil menyusun ulang rencana tata ruang berbasis budaya. Bukan hanya membatasi alih fungsi lahan, tetapi juga melindungi ruang tradisional seperti natah, pekarangan, dan teba agar tidak tergerus. Jika tidak, maka Bali bukan hanya akan kehilangan ruang hijau, tetapi juga kehilangan jati diri.
Menjaga ruang Bali bukan berarti menolak kemajuan. Tapi kemajuan harus berpijak pada kearifan lokal. Perlu ada keberanian politik untuk membela tanah Bali dari kapitalisasi dan komersialisasi yang membabi buta.
Pemerintah daerah, desa adat, akademisi, dan masyarakat harus bergandengan tangan menyusun ulang arah pembangunan Bali, bukan hanya berdasarkan potensi ekonomi, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai kebudayaan dan keberlanjutan.
Ruang Bali adalah napas dari budaya Bali itu sendiri. Jika ruang ini tidak dijaga, maka budaya akan menjadi simbol kosong, indah di luar, rapuh di dalam. Menjaga ruang Bali adalah bentuk nyata menjaga warisan leluhur dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang.
