balibercerita.com –
Bukti digital dalam telepon genggam menjadi pintu masuk pengungkapan dugaan pelanggaran keimigrasian seorang warga negara asing (WNA) asal Armenia berinisial DK (29). Pria yang hanya mengantongi Izin Tinggal Kunjungan (ITK) tersebut diduga terlibat dalam operasional salah satu klinik kecantikan di kawasan Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung.
Temuan itu diperoleh petugas Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali saat melakukan pemeriksaan. Meski sempat menyangkal memiliki pekerjaan maupun menjalankan aktivitas profesional di Indonesia, sejumlah bukti dalam telepon genggamnya mengarah pada dugaan keterlibatan dalam pelayanan klinik.
Petugas menemukan tangkapan layar ulasan daring yang menyebut adanya pelayanan tindakan kecantikan lip filler oleh seseorang bernama “Dr. David”. Selain itu, terdapat riwayat percakapan WhatsApp yang memperlihatkan komunikasi DK dengan calon klien, pembagian lokasi, hingga keanggotaannya dalam grup internal jaringan klinik tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani mengatakan, hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar penindakan terhadap DK. Pasalnya, yang bersangkutan merupakan pemegang ITK B1 yang berlaku hingga 26 November 2026, sehingga tidak diperuntukkan bagi kegiatan operasional maupun pelayanan usaha komersial yang tidak sesuai ketentuan.
“Setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan keimigrasian. Kami tidak akan menoleransi izin tinggal untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan komersial yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum,” tegas Ramdhani.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, DK dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sanksi yang dijatuhkan berupa deportasi dan pengusulan nama yang bersangkutan masuk dalam daftar penangkalan. Pendeportasian dijadwalkan pada 16 November 2026 melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Ramdhani menegaskan, pengawasan terhadap WNA menjadi bagian penting untuk menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi masyarakat dari praktik usaha atau pelayanan yang tidak sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, Bali tetap terbuka bagi wisatawan, investor, maupun tenaga profesional asing. Namun, keterbukaan tersebut harus dibarengi kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Imigrasi Bali juga akan memperkuat pengawasan melalui pemeriksaan lapangan, pendalaman bukti digital, serta koordinasi lintas instansi guna memastikan aktivitas WNA di Bali berjalan sesuai ketentuan. “Bali terbuka bagi wisatawan, investor, dan tenaga profesional asing yang mematuhi aturan. Namun, keterbukaan tersebut harus diiringi dengan kepatuhan terhadap hukum. Kami ingin memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang aman, tertib, dan berkualitas,” tambahnya. (BC5)


















