Beranda Ekonomi Koster Akui Simulasi UMP Bali Rp4,2 Juta Belum Final, Janji Pertimbangkan Rekomendasi...

Koster Akui Simulasi UMP Bali Rp4,2 Juta Belum Final, Janji Pertimbangkan Rekomendasi Rp4,5 Juta

0
UMP Bali
Gubernur Koster memberikan penjelasan kepada massa aksi. (ist)

balibercerita.com –
Gubernur Bali, Wayan Koster mengakui bahwa perhitungan upah minimum yang bertumpu pada formula lama menghasilkan angka terlalu rendah jika dibandingkan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Bali. Pernyataan tersebut disampaikan Koster saat menerima aksi damai dan audiensi Aliansi Bali Tidak Diam bersama Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali serta mahasiswa di depan kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (20/11), sehari sebelum tenggat penandatanganan surat keputusan (SK) Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2027 pada 21 November 2026.

Dalam dialog yang berlangsung sekitar 1 jam, Koster memaparkan bahwa dirinya menelusuri perkembangan UMP Bali sejak 2016 hingga 2026 setelah menyerap aspirasi pekerja pada audiensi 21 Oktober 2026. Dari penelusuran itu, ia menilai penggunaan formula pengupahan dengan nilai alfa tertinggi sekalipun (1) hanya akan memunculkan proyeksi UMP 2027 sekitar Rp3,5 juta, padahal UMP Bali 2026 berada di angka Rp3.207.459 sementara KHL mencapai Rp5.604.481 (baru memenuhi 57,23 persen).

Baca Juga:   DPRD Badung Tinjau Penutupan Akses Jalan Warga oleh GWK

“Kalau saya menetapkan memakai formula dengan alpha tertinggi 1, angkanya jadinya UMP tahun 2027 nanti sekitar Rp3,5 juta. Karena itu, saya menilai ini masih jauh,” tegas Koster.

Koster menjelaskan, Dewan Pengupahan Provinsi Bali yang melibatkan unsur pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah, telah merumuskan empat opsi besaran UMP yakni sekitar Rp3,5 juta, Rp3,8 juta, Rp4,5 juta (dengan rekomendasi suara terbanyak Rp4.559.886), serta Rp5,6 juta sesuai KHL.

Sebelum berdialog dengan massa aksi, Koster mengaku sempat mengkaji simulasi jalan tengah di angka Rp4,2 juta sebagai upaya menyeimbangkan aspirasi penerima upah dan keberlangsungan usaha. Namun, setelah mendengarkan penolakan atas simulasi tersebut dan desakan agar mengacu pada rekomendasi Dewan Pengupahan, Koster menegaskan angka Rp4,2 juta belum bersifat final dan akan dikaji ulang sebelum batas akhir penandatanganan SK pada 21 November 2026.

Baca Juga:   Suara Anak Nusantara Menggema di Osaka

“Jadi Rp4,2 juta belum putus, tapi itu exercise sementara. Saya berikan waktu mempertimbangkan yang terbaik sesuai harapan kawan-kawan untuk memutuskan supaya sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan,” ujar Koster.

Dalam penjelasannya, Koster menekankan posisi pemerintah daerah yang harus menimbang dinamika kepentingan antara pelaku usaha dan pekerja agar kebijakan pengupahan dapat berjalan realistis dan berkelanjutan. Ia memastikan seluruh masukan akan dipertimbangkan secara cermat sebelum SK UMP Bali 2027 diteken.

Baca Juga:   Percantik Jantung Kota, Pemkab Tabanan Siapkan Wajah Baru Jalan Gajah Mada dan Patung Catur Muka

“Kalau pelaku usaha pasti maunya yang paling rendah. Kalau penerima upah pasti maunya yang paling tinggi. Makanya harus dikompromikan,” kata Koster.

Sementara itu, Sekretaris FSPM Regional Bali, Ida Dewa Made Rai Budi Darsana dan koordinator lapangan, Excel Bagaskara meminta Gubernur Koster menjadikan rekomendasi Rp4.559.886 sebagai rujukan utama mengingat kesenjangan UMP dan KHL yang masih menyisakan selisih Rp2.397.022, diperberat beban biaya adat serta dorongan warga mencari kerja ke luar negeri. Rai Darsana menegaskan pihaknya akan terus mengawal penerbitan SK UMP 2027 hingga tenggat waktu berakhir.

“Mari kita kawal bersama-sama. Mudah-mudahan beliau tidak ingkar janji dan tidak lemah sebagai gubernur,” tegas Ida Dewa Budi Darsana. (BC18)