balibercerita.com –
Pencemaran laut, sampah plastik, kerusakan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim menuntut penanganan yang melampaui batas negara. Lebih dari 400 delegasi internasional berkumpul di Bali pada 19–22 Oktober 2026 untuk memperkuat kolaborasi sekaligus mendorong solusi nyata dalam pengelolaan ekosistem air tawar dan laut yang kian menghadapi tekanan.
Persoalan tersebut menjadi fokus Konferensi Dua Tahunan Perairan Internasional ke-11 Global Environment Facility (GEF) atau 11th GEF Biennial International Waters Conference (IWC11). Mengusung tema “Shared Waters, Transformative Solutions: Enabling Systems Change”, forum ini mempertemukan pemerintah, organisasi internasional, dan mitra pembangunan untuk memperkuat tata kelola perairan bersama, dari sungai dan danau hingga kawasan pesisir dan laut.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan persoalan perairan global tidak cukup ditangani melalui program yang berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan perubahan sistemik yang mengintegrasikan kebijakan, inovasi, pembiayaan berkelanjutan, dan tata kelola lintas negara. “Air tidak mengenal batas negara, begitu pula komitmen kita dalam menjaganya,” ujarnya.
Bagi Indonesia, tantangan tersebut memiliki arti strategis. Sebagai negara kepulauan, keberlanjutan kehidupan masyarakat, mata pencaharian, dan ketahanan pangan sangat bergantung pada kesehatan ekosistem perairan. Pencemaran yang bersumber dari daratan dapat berdampak hingga pesisir dan laut, sehingga penanganannya membutuhkan keterpaduan kebijakan serta kerja sama berbagai pihak.
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terus memperkuat perlindungan kualitas air dan pemulihan sungai serta danau prioritas. Melalui IWC11, Indonesia juga berupaya berbagi pengalaman sekaligus mempelajari pendekatan negara lain untuk memperkuat pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.
Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella menekankan, pentingnya menyelaraskan kerja sama internasional dengan dukungan ilmu pengetahuan dan investasi. Bersama GEF, UNDP mendukung negara-negara dalam memperkuat pengelolaan 14 ekosistem laut berskala besar (Large Marine Ecosystems) yang mencakup hampir 100 negara.
Menurutnya, konferensi ini menjadi kesempatan untuk memperkuat kolaborasi, mendorong kebijakan dan investasi yang mendukung keberlanjutan, serta memperluas penerapan solusi yang telah menunjukkan hasil.
Direktur Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO (UNESCO-IOC), Julian Barbière juga menyoroti pentingnya mengubah pengetahuan ilmiah menjadi aksi nyata. Kerja sama lintas negara diperlukan untuk menghadapi pencemaran laut, kehilangan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim sekaligus menjaga manfaat ekosistem bagi generasi mendatang.
IWC11 turut menjadi ruang evaluasi menjelang siklus pendanaan kesembilan GEF (GEF-9). CEO dan Ketua GEF, Diego Mesa Puyo menyatakan, pengalaman dari berbagai program perairan internasional perlu menjadi pijakan untuk memperkuat kerja sama pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan perairan tawar maupun laut secara terpadu.
Selama konferensi, delegasi mengikuti diskusi pleno, pertukaran pengalaman, dan kunjungan teknis lapangan untuk mempelajari hasil program serta peluang kolaborasi baru. Pembahasan juga diarahkan pada penguatan komitmen nasional, perluasan sumber pendanaan, dan penerapan pendekatan yang telah terbukti berhasil.
Melalui IWC11, tantangan utama yang ingin dijawab bukan sekadar bagaimana menjalankan lebih banyak proyek lingkungan, melainkan bagaimana memastikan solusi yang berhasil dapat diterapkan lebih luas, didukung pendanaan berkelanjutan, dan menjadi bagian dari tata kelola perairan jangka panjang. (BC5)
