Silpa Badung Tembus Rp1,19 Triliun, Bupati Adi Arnawa Tegaskan Bukan Salah Perencanaan

balibercerita.com –

Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Pemerintah Kabupaten Badung pada tahun anggaran 2025 tercatat mencapai Rp1,19 triliun lebih. Meski angkanya cukup besar, pemerintah memastikan kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan dalam perencanaan keuangan daerah, melainkan hasil dari kebijakan pengelolaan anggaran yang dilakukan secara hati-hati.

Hal itu disampaikan Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa usai menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (6/7). Adi Arnawa menjelaskan, silpa merupakan bagian dari langkah antisipasi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, khususnya untuk menghindari risiko ketika target belanja tidak dapat terealisasi sesuai rencana.

“Kan memang harus harus begitu, kita tidak boleh langsung genjot ngegas. Dampaknya beberapa kegiatan yang dianggap tidak urgent itu di-hold (tunda) dulu. Nah inilah menyebabkan salah satu terjadi silpa,” ujarnya.

Ia menerangkan, sisa anggaran tersebut muncul karena adanya selisih antara pendapatan dengan belanja daerah. Kondisi itu juga dipengaruhi perkembangan situasi yang terjadi selama pelaksanaan anggaran.

Menurutnya, capaian pendapatan pada pertengahan tahun belum dapat dijadikan acuan kondisi hingga akhir tahun anggaran. Sebab, sumber pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi, sangat dipengaruhi berbagai faktor di luar kendali pemerintah.

“Kalau kita bicara pariwisata ini kan sangat-sangat tergantung faktor eksternal ini. Nah inilah yang kita tidak bisa ramalkan. Kami dari pemerintah dalam hal ini BPKAD, tentu dia harus menerapkan kehati-hatian, terutama di dalam menerapkan belanja, jangan sampai terjadi hutang,” terangnya.

Menanggapi anggapan bahwa munculnya silpa dipicu kesalahan dalam perencanaan, Adi Arnawa menegaskan penyusunan rencana keuangan tetap mengacu pada data potensi yang tersedia. Meski demikian, data tersebut pada dasarnya masih bersifat proyeksi yang dapat berubah sewaktu-waktu.

“Berarti proyeksi yang kita buat itu berdasarkan data yang kita dapatkan, itu yang tidak make sense. Itu bisa dipengaruhi apa, eksternal. Contoh kayak sekarang-lah misalnya, siapa menyangka terjadi kondisi geopolitik sekarang? Ini sangat berdampak sekali,” jelas mantan Sekda Badung tersebut

Bupati Adi Arnawa menambahkan, pemerintah justru menilai kondisi yang lebih berisiko dalam pengelolaan keuangan daerah adalah munculnya utang. Karena itu, langkah antisipatif dipilih agar kondisi tersebut dapat dihindari.

“Nah inilah yang kita antisipasi. Lebih baik kita ada silpa daripada kita ada utang. Toh juga pelaksanaan pembangunan yang kita rancang kemarin itu bisa dilaksanakan,” paparnya. (BC9)