Beranda Ekonomi Pengawasan Diperketat, 96 SPBU dan 230 Pangkalan LPG di Bali Kena Sanksi

Pengawasan Diperketat, 96 SPBU dan 230 Pangkalan LPG di Bali Kena Sanksi

0
SPBU
Ahad Rahedi. (ist)

balibercerita.com –
Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menindak 96 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan 230 pangkalan LPG di Bali sepanjang 2026. Berbagai sanksi dijatuhkan terhadap lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran, mulai dari surat peringatan, penghentian sementara pasokan BBM bersubsidi hingga pemutusan hubungan usaha (PHU).

Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi mengungkapkan, penindakan tersebut merupakan bagian dari pengawasan distribusi energi agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Secara keseluruhan, Pertamina telah menjatuhkan sanksi kepada 287 lembaga penyalur di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga:   Disperpa Badung Segera Tanam Cabai di Lahan 42 Hektare, Target Produksi 420 Ton

Khusus di Bali, hingga 16 November 2026, sebanyak 96 SPBU telah dikenai sanksi dengan tingkat pelanggaran yang beragam. Namun, penghentian sementara pasokan tidak serta-merta membuat SPBU tersebut berhenti beroperasi. “Penghentian pasokan sementara bukan berarti SPBU tidak beroperasi. Produk BBM yang disalahgunakan atau diselewengkan itulah yang kami hentikan pasokannya. Biasanya produk BBM bersubsidi, baik Pertalite maupun Biosolar,” kata Ahad pada Senin (16/11) malam.

SPBU yang dikenai sanksi masih diperbolehkan melayani masyarakat melalui penjualan BBM nonsubsidi. Kebijakan tersebut dilakukan agar kebutuhan energi masyarakat di sekitar lokasi tetap terpenuhi, sekaligus menjadi bentuk pembinaan terhadap lembaga penyalur yang melakukan pelanggaran.

Baca Juga:   Rupiah Melemah, Indonesia Dinilai Kian Menarik bagi Wisatawan Mancanegara

Selain SPBU, pengawasan juga menyasar distribusi LPG bersubsidi. Pertamina mencatat sekitar 230 pangkalan LPG di Bali telah diberikan sanksi akibat berbagai pelanggaran tata kelola penyaluran.

Pelanggaran yang ditemukan di antaranya penjualan tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan pemerintah, transaksi tanpa mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK), hingga penjualan dalam jumlah besar kepada satu pihak yang dinilai tidak wajar.

Bahkan, pencantuman NIK tidak serta-merta membenarkan transaksi apabila jumlah LPG yang dibeli dalam satu waktu melampaui kewajaran. Praktik tersebut dinilai berpotensi membuka celah penyalahgunaan LPG bersubsidi.

Pertamina tidak menutup mata terhadap keberadaan pengecer yang membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Namun, aktivitas tersebut harus tetap berada dalam koridor aturan dan tidak dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan melalui penjualan kembali kepada pihak yang tidak berhak.

Baca Juga:   Pertamina Akui Pertalite Sempat Telat, Pasokan Berikutnya 11 Oktober

“Kalau memang niatnya untuk membantu masyarakat di sekitarnya, tentunya kami apresiasi. Tetapi, kalau kemudian diperjualbelikan kembali kepada pihak yang tidak berhak, ini yang sangat kami sayangkan. Peluang-peluang seperti ini yang coba kami perkecil,” tegasnya.

Penindakan terhadap SPBU dan pangkalan LPG tersebut menjadi bagian dari upaya Pertamina memperketat pengawasan distribusi energi bersubsidi. Langkah ini diharapkan dapat menekan praktik penyimpangan sehingga BBM dan LPG bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. (BC5)