Beranda Umum Komisi IV DPRD Badung Telusuri Riwayat Pemanfaatan Lahan SMPN 3 Kuta Selatan

Komisi IV DPRD Badung Telusuri Riwayat Pemanfaatan Lahan SMPN 3 Kuta Selatan

0
SMPN 3 Kuta Selatan
SMPN 3 Kuta Selatan. (ist)

balibercerita.com –
Permintaan Desa Adat Tanjung Benoa terkait solusi penggunaan lahan pelaba pura yang kini berdiri bangunan SMPN 3 Kuta Selatan mendapat perhatian DPRD Badung. Komisi IV berencana memanggil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung serta berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menelusuri sejarah pemanfaatan lahan tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana mengatakan, penelusuran perlu dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui dasar penyerahan atau penggunaan tanah milik desa adat tersebut oleh pemerintah daerah. Termasuk memastikan apakah sejak awal terdapat perjanjian atau komitmen pengembalian aset kepada desa adat.

Baca Juga:   Palinggih Dang Hyang Nirartha di Pura Gunung Payung Dibangun Lebih Kokoh

Ia mencontohkan penggunaan lahan untuk SMA Negeri 2 Kedonganan yang memiliki komitmen dengan Desa Adat Kedonganan terkait pengembalian aset. Menurutnya, hal serupa perlu dipastikan dalam kasus lahan yang digunakan SMPN 3 Kuta Selatan.

“Kami akan berkomunikasi terlebih dahulu untuk mengecek histori kenapa sekolah itu bisa dibangun di tanah desa adat. Kalau memang ada perjanjian atau komitmen pengembalian aset kepada desa adat, tentu harus kita tindaklanjuti,” ungkapnya belum lama ini Pantai Kuta.

Baca Juga:   Binda Bali Genjot Vaksinasi Anak Tahap II di Gianyar

Graha menegaskan, hasil penelusuran tersebut akan menjadi dasar bagi DPRD untuk menentukan langkah selanjutnya. Apabila lahan memang telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, maka statusnya menjadi bagian dari aset pemerintah. Namun, jika masih terdapat kewajiban pengembalian berdasarkan kesepakatan sebelumnya, hal itu perlu dikaji dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Ia juga membuka kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme tukar guling atau ruislag. Namun, opsi tersebut tidak bisa langsung diputuskan tanpa terlebih dahulu membaca dan memahami komitmen awal serta melakukan kajian terhadap aset yang dimaksud.

“Kalau memang memungkinkan ada tanah pengganti, itu juga harus dicari dan dikaji. Tidak serta-merta, apalagi kawasan Tanjung Benoa merupakan kawasan premium yang nilai tanahnya sudah mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah,” jelasnya.

Baca Juga:   Ratusan Narapidana Dapat Remisi Natal 2021

Karena itu, Komisi IV akan mengagendakan rapat bersama Disdikpora dan BPKAD Badung untuk membahas status serta histori lahan yang di atasnya berdiri bangunan SMPN 3 Kuta Selatan. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi bahan bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi terkait penyelesaian persoalan antara pemerintah daerah dan Desa Adat Tanjung Benoa. (BC5)