
balibercerita.com –
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik menghubungi langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi serta Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan melalui sambungan telepon, Senin (16/11). Langkah konkret tersebut dilakukan untuk mempercepat koordinasi dan tindak lanjut proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali yang saat ini masih berlangsung di tingkat kementerian.
Komunikasi langsung dengan jajaran pimpinan Kementerian PPPA itu dilakukan di sela-sela kegiatan Dialog Daerah yang difasilitasi Kantor DPD RI Provinsi Bali, di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali, Denpasar. Forum yang mempertemukan DPRD, Pemerintah Provinsi Bali, akademisi, serta perangkat daerah kabupaten/kota ini digelar sebagai ruang sinergi untuk membahas perkembangan ranperda, mengidentifikasi kendala, sekaligus merumuskan langkah bersama agar regulasi tersebut segera tuntas dan berdampak nyata bagi perempuan serta anak di Bali.
“Untuk mempercepat semua proses yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali, kami secara langsung tadi sudah berkomunikasi melalui telepon dengan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga dengan Ibu Wakil Menteri. Segera akan dapat kita terima hasil yang diharapkan oleh Provinsi Bali,” ujar Ni Luh Djelantik.
Sementara itu, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Bali, Putu Rio Rahdiana menjelaskan bahwa fasilitasi Dialog Daerah merupakan bagian dari dukungan instansinya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI, khususnya melalui anggota DPD RI Provinsi Bali, dalam memantau dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah maupun peraturan daerah. Berdasarkan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Provinsi Bali dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali, ranperda ini memerlukan atensi bersama lantaran masih menemui kendala pada tahap harmonisasi di kementerian.
“Besar harapan kami agar kegiatan ini menjadi wadah sinergi antara DPD RI, DPRD, Pemerintah Provinsi Bali, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembentukan peraturan daerah yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Bali,” ungkap Putu Rio.
Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Ni Nyoman Cahayawati menuturkan, draf regulasi tersebut disusun bersama DPRD Bali dan kini masih berproses di kementerian terkait. Ia berharap hasil konsultasi yang telah ditempuh dapat segera ditindaklanjuti melalui komunikasi dan koordinasi secara langsung.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana, Profesor Ni Luh Gede Astariyani memandang urgensi pembentukan Ranperda ini sangat kuat baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
Ia menegaskan, upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kolektif yang menuntut payung hukum yang jelas dan memadai. “Memperhatikan perempuan dan anak, kemudian melakukan perlindungan dan pemberdayaan, tentunya menjadi suatu kewajiban kita bersama sebagai warga yang ada di Bali,” jelas Astariyani.
Astariyani menambahkan, ranperda tersebut telah melewati serangkaian tahapan, mulai dari penyusunan naskah akademik, pembahasan internal DPRD, hingga proses harmonisasi, dan kini berada pada tahap fasilitasi di Kementerian PPPA. Tim penyusun pun menargetkan regulasi ini dapat resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada 2026.
Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam Dialog Daerah ini, Kantor DPD RI Provinsi Bali bersama anggota DPD RI Provinsi Bali berupaya memastikan proses pembentukan ranperda berjalan lebih cepat demi menghadirkan landasan hukum yang kokoh bagi pemenuhan hak perempuan dan anak di Pulau Dewata. (BC18)

















