Rencana pengembangan water taxi dari Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga kawasan Tibubeneng mendapat perhatian dari anggota DPRD Badung. Kehadiran transportasi laut tersebut dinilai berpotensi menjadi alternatif untuk memangkas waktu perjalanan sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur darat.
Namun, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung, I Putu Parwata meminta rencana pembangunan infrastruktur pendukung water taxi dikaji secara menyeluruh. Menurutnya, manfaat transportasi laut tersebut harus terlebih dahulu dibandingkan dengan potensi dampak terhadap kawasan pesisir.
“Water taxi berpotensi memberi manfaat bagi Badung dengan menyediakan pilihan perjalanan laut yang lebih cepat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke kawasan Canggu. Namun manfaat tersebut belum cukup untuk membenarkan pembangunan dermaga atau struktur laut yang dapat mengubah arus, sedimen, ombak surfing, akses nelayan, kawasan suci, dan wajah pantai,” ujar Parwata, Kamis (8/10).
Politisi asal Dalung tersebut menyebut waktu tempuh menjadi salah satu alasan water taxi dipandang menarik. Perjalanan melalui jalur darat diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua jam, sedangkan perjalanan melalui laut diproyeksikan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit.
Meski demikian, menurut Parwata, proyeksi tersebut tidak bisa hanya dihitung berdasarkan waktu tempuh kapal. Ada sejumlah tahapan lain yang harus masuk dalam perhitungan, seperti perjalanan menuju terminal, antrean penumpang, akses dari dan menuju dermaga, kondisi cuaca hingga kepastian jadwal operasional.
Perhatian lainnya diarahkan pada rencana desain struktur yang berpotensi dibangun cukup jauh ke tengah laut. Parwata menilai keberadaan struktur tersebut perlu dikaji karena dapat memengaruhi dinamika pesisir, mulai dari arus dan gelombang hingga sedimentasi serta karakter ombak yang selama ini menjadi daya tarik aktivitas surfing.
Ia menyebut konsep yang disiapkan Pemkab Badung memiliki pendekatan berbeda, yakni dengan penataan yang lebih dekat dengan kawasan pantai dan muara. Karena itu, berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi sosial budaya, lingkungan dan teknis dinilai perlu dikaji sebelum pemerintah menentukan bentuk konstruksi.
Selain itu, dampak pembangunan terhadap aktivitas masyarakat serta keberadaan tempat suci juga menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan. Parwata pun mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil keputusan pembangunan sebelum seluruh kajian tersebut selesai. “Sikap yang tepat ialah mendukung kajian dan inovasi transportasi, sementara keputusan konstruksi menunggu bukti bahwa dampak dapat diterima, manfaat kembali kepada warga Badung, dan alternatif dengan jejak fisik lebih kecil telah diuji,” paparnya.
Menurut Parwata, ukuran keberhasilan water taxi juga tidak semata-mata dilihat dari jumlah pengguna ataupun nilai investasi yang masuk. Aspek ekonomi lokal juga perlu menjadi bagian dari perencanaan, termasuk peluang kerja bagi masyarakat setempat, keterlibatan UMKM dan nelayan, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Di saat yang sama, dampak terhadap lingkungan dan aktivitas surfing harus diperhitungkan. Kajian disebut perlu memastikan akses masyarakat dan nelayan menuju pantai tetap terjaga. Keberadaan pura serta kawasan yang dianggap sakral juga harus mendapatkan perlindungan.
Risiko lainnya seperti perubahan garis pantai, sedimentasi, kualitas air, kebisingan hingga aspek keselamatan pelayaran, menurut Parwata, perlu dibuktikan melalui kajian ilmiah. Untuk meminimalkan dampak, ia mendorong pemerintah membandingkan sejumlah pilihan sebelum menentukan lokasi dan desain akhir.
Alternatif tersebut antara lain memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, menggunakan dermaga dengan jejak konstruksi lebih kecil, mengoperasikan kapal berkapasitas lebih rendah hingga mempertimbangkan pilihan transportasi darat massal. Dengan pendekatan tersebut, pengembangan water taxi dinilai dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil kajian dan pemantauan di lapangan.
Apabila nantinya ditemukan dampak besar yang sulit dikendalikan atau dipulihkan, desain maupun lokasi pembangunan perlu kembali dievaluasi. “Sebaliknya, apabila risiko dapat dikendalikan, pengoperasian terbatas dengan pemantauan independen dapat menjadi bagian dari tahapan sebelum pengembangan kapasitas penuh,” jelasnya. (adv)
