Beranda Politik Panja Komisi II DPR RI Bedah RUU Pemilu di Bali, Gubernur Koster...

Panja Komisi II DPR RI Bedah RUU Pemilu di Bali, Gubernur Koster Soroti Integritas dan Partisipasi

0
RUU Pemilu
Panja Komisi II DPR RI saat melaksanakan rapat dengan Gubernur Bali, Wayan Koster. (ist)

balibercerita.com –
Panitia Kerja (Panja) Perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) Komisi II DPR RI menyambangi Provinsi Bali, Jumat (20/11), untuk menyerap masukan sekaligus menguji kerentanan regulasi pemilu ke depan. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, diterima langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster di Gedung Kertha Saba, Jaya Sabha, Denpasar.

Kunjungan kerja pada masa persidangan II tahun sidang 2026–2027 ini membidik evaluasi menyeluruh atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Komisi II DPR RI secara khusus mengundang kalangan akademisi bersama penyelenggara pemilu di daerah, seperti KPU dan Bawaslu guna membedah celah aturan yang berpotensi memicu sengketa maupun judicial review di Mahkamah Konstitusi.

“Kami ingin mendapatkan informasi, data, dan berbagai persoalan terutama dari kalangan akademisi yang lebih netral, lebih jujur, dan lebih pedas dalam mengkritisi kami di DPR,” tegas Aria Bima yang juga menjabat Ketua Panja RUU Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Dalam pemaparannya, Aria Bima menyoroti bahwa pembenahan aturan pemilu tidak cukup berhenti pada tataran normatif, melainkan harus menyentuh kualitas rekrutmen penyelenggara dan pengawas pemilu. Menurutnya, pengawasan pemilu di wilayah seluas Bali tidak mungkin bertumpu semata pada jumlah personel pengawas yang terbatas tanpa membangun panggung partisipasi publik.

Baca Juga:   DPRD Badung Apresiasi Pleno KPU, Perkuat Akurasi Data Pemilih Berkelanjutan

Ia menekankan perlunya kolaborasi antara lembaga negara, masyarakat, dan ekosistem digital sebagai instrumen kontrol sosial. Tekanan publik melalui ruang digital dinilai kerap mempercepat respons terhadap potensi pelanggaran maupun kelambanan penanganan. “No viral, no justice, no viral, no action bisa dijadikan semacam tagline untuk mengawasi pemilu ke depan, baik pelaksana, penyelenggara, pengawas, partai politik, maupun masyarakat,” ujar Aria Bima.

Selain Bali, penjaringan aspirasi akademisi juga dilakukan di sejumlah wilayah, antara lain Sulawesi Selatan, Jawa Timur (Surabaya), Jawa Tengah, Sumatera Utara (Medan), dan Sumatera Barat. Akademisi yang dinilai menonjol dalam diskusi daerah rencananya akan kembali diundang ke Jakarta untuk mendalami isu-isu krusial sebelum naskah RUU difinalisasi.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster menyambut kunjungan Panja Komisi II DPR RI sebagai ruang strategis menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam memperkuat kualitas demokrasi. Koster menekankan bahwa pemilu merupakan instrumen strategis untuk menjamin kesetaraan hak politik warga negara sekaligus mewujudkan kedaulatan rakyat.

Baca Juga:   PDI Perjuangan Badung Gelar Gerakan Merawat Pertiwi, Dipusatkan di Pantai Perancak dan Libatkan Masyarakat

Karena itu, perumusan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinilai harus menyentuh aspek kelembagaan, tahapan, persyaratan peserta, pengawasan, penyelesaian sengketa, hingga penegakan hukum secara komprehensif dan aplikatif di pusat maupun daerah. “Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses pemilu yang sesuai prosedur, tetapi juga oleh integritas seluruh pihak dan kepercayaan masyarakat,” tegas Koster.

Koster mengaitkan agenda penyempurnaan regulasi pemilu dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali serta Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun (2025–2125) berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 dan UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Menurut dia, demokrasi yang sehat membutuhkan pijakan nilai moral agar tidak terjebak pada kepentingan sesaat.

Ia menyoroti dua nilai utama yang relevan menjadi fondasi kehidupan demokrasi, yakni Atma Kerthi yang menekankan kesucian jiwa, kejujuran, dan tanggung jawab moral di atas kepentingan pribadi maupun golongan, serta Jana Kerthi yang menempatkan penghormatan terhadap martabat, hak politik, dan kebebasan menentukan pilihan warga negara sebagai pusat pembangunan.

Dalam konteks tata kelola kebijakan daerah, Koster juga menyinggung implementasi pungutan bagi wisatawan asing yang berjalan sejak 14 Februari 2024 untuk menjaga lingkungan alam dan kebudayaan Bali. Ia mencatat realisasi pungutan tersebut mencapai Rp318 miliar pada 2024, meningkat menjadi Rp369 miliar pada 2025, dan diperkirakan menyentuh sekitar Rp400 miliar seiring upaya memperkuat kepatuhan pembayaran melalui kolaborasi lintas pihak.

Baca Juga:   Fraksi Golkar DPRD Badung Tegaskan Dukungan Penanganan Sampah, Luruskan Polemik Penarungan

Sebagai bahan evaluasi bagi Panja Komisi II DPR RI, Koster memaparkan rekam jejak partisipasi pemilih di Bali yang melampaui rata-rata nasional. Pada Pemilu Presiden 2024, tingkat partisipasi pemilih di Bali mencapai 83,34 persen, lebih tinggi dibanding angka nasional sebesar 81,7 persen, sementara pelaksanaan Pilkada 2024 mencatatkan partisipasi 71,9 persen.

Koster menilai capaian tersebut menunjukkan antusiasme sekaligus kematangan masyarakat Bali dalam berdemokrasi yang perlu terus dirawat melalui regulasi yang berpihak pada kepentingan publik. Di sisi lain, ia mengungkapkan dukungan pendanaan daerah dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, meliputi alokasi untuk KPU sebesar Rp155,9 miliar, Bawaslu Rp41 miliar, Polda Bali Rp30 miliar, Korem Rp7,5 miliar, serta Lanal Rp1,5 miliar, dengan sisa anggaran yang tidak terserap dikembalikan ke kas daerah. (BC18)