balibercerita.com –
Dalam upaya memperkuat sistem keamanan digital di tengah meningkatnya ancaman siber seiring masifnya transformasi pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Keamanan Sistem Elektronik di kantor Inspektorat Provinsi Bali, Selasa (21/4).
Dalam kegiatan tersebut, terungkap bahwa terdapat sekitar 132 aplikasi sistem elektronik milik Pemprov Bali yang menjadi aset penting dan perlu diaudit secara berkala. Untuk itu, peran pengawasan internal juga dinilai krusial, dengan Inspektorat Provinsi Bali sebagai garda terdepan dalam memastikan audit berjalan efektif.
Dalam sambutannya, Sekda Bali, Dewa Made Indra menegaskan bahwa kehadiran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan bagian penting dalam mendesain sistem keamanan bagi penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital (digital government). Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh.
“Transformasi digital bukan hal mudah. Tantangan terbesar adalah mengubah pola kerja manual menjadi digital. Di satu sisi semua sistem sudah terdigitalisasi, namun di sisi lain ancaman siber juga semakin nyata,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Bali saat ini telah mengembangkan sistem digital secara menyeluruh. Namun, keamanan menjadi isu krusial yang harus terus diperkuat.
Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN RI, Danang Jaya, menjelaskan bahwa audit keamanan berfokus pada tiga aspek utama, yakni aset, risiko, dan kendali. “Audit bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menemukan celah yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan,” jelasnya.
Melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik serta BSSN, Pemprov Bali terus meningkatkan sistem pertahanan digital untuk mencegah potensi serangan siber. (BC18)
 Audit Keamanan Sistem Elektronik di Inspektorat Bali, Selasa (21/4).){kind=link}