balibercerita.com –
Gubernur Bali, Wayan Koster resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026. Kebijakan tersebut menandai lonjakan progresif sebesar Rp1.351.828 atau sekitar 42,15 persen dibandingkan UMP Bali 2026 yang berada di angka Rp3.207.459 per bulan, dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Selain UMP, Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 khusus sektor hotel bintang sesuai KBLI 2025 sebesar Rp4.644.907 per bulan. Keputusan strategis ini ditandatangani pada Jumat (20/11), bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80.
Kenaikan signifikan pada UMP 2027 secara nyata mempersempit jurang antara upah minimum dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Bali. Dengan besaran KHL tahun 2027 yang ditetapkan sebesar Rp5.604.481, UMP 2027 sebesar Rp4.559.287 mencapai rasio 81,35 persen terhadap KHL atau naik tajam dibanding tahun 2026 yang baru menyentuh 61,54 persen (Rp3.207.459 berbanding KHL Rp5.253.107).
Langkah ini tidak hanya menyasar pekerja formal di sektor usaha, terutama pariwisata dan perhotelan berbintang yang menjadi tulang punggung ekonomi Pulau Dewata, tetapi juga berdampak langsung pada pendapatan pegawai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah daerah. “Dengan UMP sebesar Rp4.559.287, para pegawai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar,” tambahnya.
Kenaikan pendapatan tersebut diharapkan memperkuat daya beli masyarakat terhadap produk lokal, meningkatkan kesejahteraan niskala-sakala, serta memacu semangat kerja dan produktivitas aparatur maupun pekerja di lapangan.
Meski angka kenaikan tergolong agresif dibanding pola penyesuaian upah rutin tahunan, tantangan sesungguhnya terletak pada tingkat kepatuhan penerapan mulai awal tahun depan. Koster menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Bali serta para pelaku usaha agar menjalankan keputusan tersebut secara bertanggung jawab penuh. “Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta pelaku usaha harus dengan penuh tanggung jawab melaksanakan ketentuan UMP tahun 2027 ini,” tegas Koster.
Di sisi lain, pekerja dan serikat pekerja sebelumnya mendorong agar penghitungan upah minimum mendekati standar KHL penuh. Sementara, pelaku usaha dituntut menyesuaikan struktur biaya operasional di tengah dinamika pemulihan dan penguatan kualitas pariwisata.
Penetapan ini merujuk pada Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026, landasan hukum UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali sekaligus merespons aspirasi langsung Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan KSPSI Provinsi Bali pada 21 Oktober dan 20 November 2026.
Dengan berlakunya UMP Rp4.559.287 dan UMSP Hotel Bintang Rp4.644.907 pada 1 Januari 2027, Pemerintah Provinsi Bali menempatkan penguatan kesejahteraan pekerja sebagai prasyarat utama menjaga stabilitas sosial, produktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat Bali secara berkelanjutan. (BC18)


















