Denpasar, balibercerita.com –
Lonjakan kasus warga negara Indonesia (WNI) yang terjerat praktik kerja ilegal dan penipuan daring di Kamboja mendorong Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas. Melalui pertemuan bilateral kedua yang digelar di Bali pada Senin (19/5), Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia dan Imigrasi Kerajaan Kamboja menyepakati peningkatan kerja sama guna melindungi warga dari kejahatan perdagangan orang.
Dalam pertemuan tersebut, Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Indonesia, Yuldi Yusman, bersama Dirjen Imigrasi Kamboja, Sok Veasna, menandatangani Letter of Intent (LoI) yang mencakup pertukaran informasi, bantuan teknis, serta pengembangan kapasitas SDM. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya temuan WNI yang bekerja secara non-prosedural di sektor perjudian dan penipuan daring.
“Kami akan menunjuk focal point di masing-masing negara, serta mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian dan berbagi praktik terbaik,” ujar Yuldi.
Pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan penempatan atase imigrasi di Kamboja demi memperkuat koordinasi lapangan dan respons cepat terhadap kasus WNI bermasalah.
Hingga April 2025, Imigrasi Indonesia telah menunda keberangkatan 5.000 calon pekerja migran nonprosedural dan menunda penerbitan 303 paspor. Tak hanya itu, program “Desa Binaan Imigrasi” juga terus digalakkan di 185 desa dengan tingkat migrasi tinggi, untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap prosedur migrasi legal.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi WNI. “Kami membangun kesadaran untuk waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang mencurigakan. Bilateral meeting ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kerja sama regional guna melindungi warga dari kejahatan transnasional,” ujar Agus. (BC5)
