balibercerita.com –
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) dijadwalkan berkunjung ke Wantilan Pura Dalem Kahyangan Desa Adat Legian pada pada 9 Oktober 2026. Kunjungan itu merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat untuk melihat sekaligus mendorong percepatan pendaftaran Perlinsos.
Pada Selasa (6/10) sore, Dinas Sosial Kabupaten Badung bersama Kecamatan Kuta pun mematangkan berbagai persiapan untuk menyambut agenda tersebut. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, Gede Eka Sudarwitha mengatakan, kunjungan tersebut merupakan penunjukan dari pemerintah pusat.
Provinsi Bali dipilih karena secara keseluruhan seluruh kabupaten di Bali mengikuti perluasan program Perlinsos, sementara capaian pendaftarannya tergolong cukup baik meski belum merata antardaerah. “Capaian Perlinsos di Provinsi Bali cukup baik, walaupun distribusi masing-masing wilayah tidak merata. Ada yang tinggi 70 persen lebih, ada yang masih di bawah 30 persen,” ujarnya.
Menurut Eka Sudrawitha, kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program. Berbagai upaya sosialisasi dan penguatan pelaksanaan Perlinsos telah dilakukan, termasuk melalui peran agen di lapangan.
Ia menyebut, sejumlah kementerian dan lembaga sebelumnya juga telah melakukan kunjungan ke Bali berkaitan dengan program tersebut. Di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Dalam Negeri. “Karena Bali adalah peserta atau wilayah yang keseluruhan kabupatennya mengikuti atau sebagai perluasan Perlinsos,” jelasnya.
Untuk agenda Menkomdigi nanti, Dinsos Badung telah menyiapkan masyarakat yang akan mengikuti kegiatan sekaligus berinteraksi langsung dengan menteri. Namun, kunjungan tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk melihat tinggi rendahnya capaian pendaftaran.
Kehadiran pemerintah pusat di Kuta diharapkan dapat menjadi pemicu agar masyarakat di Kecamatan Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan semakin terdorong melakukan pendaftaran Perlinsos. “Saat kunjungan nanti kelihatannya tidak lagi dalam wacana capaian Perlinsos tinggi rendah, namun adalah untuk mendorong bagi masyarakat di Kecamatan Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan untuk dapat melakukan pendaftaran Perlinsos, untuk meningkatkan capaian pendaftarannya,” katanya.
Selain mendorong pendaftaran, kunjungan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cakupan Perlinsos. Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Lebih jauh, Perlinsos diarahkan sebagai sistem perlindungan sosial yang terdigitalisasi. Melalui sistem tersebut, data dan layanan perlindungan sosial diharapkan dapat terhubung dengan berbagai kementerian dan lembaga. “Jadi, dari kementerian dan lembaga yang ada sembilan kementerian dan lembaga itu, nanti akan terkoneksi atau interoperabilitas,” terangnya.
Dengan keterhubungan tersebut, pelayanan publik yang berkaitan dengan perlindungan sosial maupun layanan lainnya dapat diperbarui secara langsung melalui sistem Perlinsos. Langkah ini diharapkan membuat data penerima maupun masyarakat yang membutuhkan layanan perlindungan sosial semakin terintegrasi dan mutakhir. (BC5)
